PM Vanuatu Desak PBB Tuntaskan Dekolonisasi di West Papua dan New Caledonia

[caption id="attachment_326592" align="alignnone" width="630" caption="Joe Natuman, Prime Minister of the Republic of Vanuatu, addresses the General Assembly. UN Photo/Cia Pak"][/caption]

Masalah Papua Barat dan Kaledonia Baru kembali diangkat Perdana Menteri Vanuatu yang baru menjabat, Joe Natuman. Selain itu, perubahan iklim global juga diangkat pada debat ke-69 Sidang Umum PBB 29 September 2014. Orang-orang Melanesia di Kaledonia Baru yang saat ini dbawah kekuasaan negara Perancis dan West Papua yang dibawah kekuasaan Indonesia, dia (PM diakhir pidatonya) mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengatasi hal ini.

Resmi sudah, untuk kedua kalinya, sejak tahun 2013, negara di kepulauan Pasifik tersebut bicara Papua di PBB. Berbeda dari PM sebelumnya, Karkas Kalosil telah menyuarakan persoalan imperialisme yang mencengkram Papua Barat hingga kasus HAM (PEPERA-kekerasan). Joe Natuman yang sebelumnya sebagai wakil Vanuatu di PBB ini, telah berjanji untuk berjuang demi Papua Merdeka.

Vanuatu juga menempatkan seorang wakil tetap mereka di PBB. Odo Tevi telah menyerahkan surat kepercayaan dirinya kepada sekjend PBB, Ban Ki-moon di hari yang sama. Sebelum diangkat, Mr Tevi melakukan tugas konsultasi atas nama Uni Eropa, Bank Dunia, MSG, Institut Kebijakan Publik Pasifik dan berbagai klien internasional lainnya di Asia Tenggara, sejak 2013. Negara-negara kepulauan pasifik yang tergabung dalam Pasifik Internal Forum (PIF), oleh PBB dianggap sebuah kemajuan berarti dalam mengatasi masalah-masalah ekosok dikemudian hari dalam naungan badan dunia tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 26 September 2014, pada Forum Pemimpin Negara Pasifik, Sekjend PBB Baan Ki-moon menyambut komunitas PBB regional tersebut. Saya mengucapkan selamat kepada Palau pada kepemimpinan atas Forum Kepulauan Pasifik, kata Ban. Saya mengucapkan selamat kepada anda (para pemimpin Pasifik-pen) yang telah mengadakan Deklarasi Palau "The Ocean: Hidup dan masa depan menentukan arah untuk keberlanjutan", ucap Ban. Dirinya mendukung pengakuan Deklarasi bahwa pemimpin Pasifik adalah pengelola dari Samudra Pasifik, salah satu anugerah terbesar dunia. Aku memuji posisi yang kuat Anda tentang pentingnya memiliki tujuan pembangunan yang komprehensif berdiri sendiri berkelanjutan dari negara kepulauan.

Sekjend PBB juga mengucapkan selamat kepada Forum Kepulauan Pasifik untuk peluncuran Pacific Ocean Alliance. Sistem PBB akan mendukung inisiatif ini, tegas Ban. Saya mendorong Anda untuk mengambil keuntungan dari bantuan teknis untuk negara berkembang. sepenuhnya mendukung pengakuan Deklarasi bahwa pemimpin Pasifik adalah pengelola dari Samudra Pasifik, salah satu anugerah terbesar dunia.

Sekjend PBB mengungkapkan apa yang dia saksikan sewaktu mengunjungi sebagian wilayah pasifik. Saya belum lama ini ada di daerah yang indah untuk Konferensi Ketiga di Pulau Kecil di Apia, Samoa. Saya juga mengunjungi Selandia Baru, yang berkontribusi besar bagi keberhasilan Konferensi SIDS. Sementara aku berada di Samoa, saya mengunjungi sebuah komunitas yang terlantar akibat tsunami tahun 2009 Itu adalah pengingat gamblang tentang dampak perubahan iklim.

PBB menurut Ban, menyambut partisipasi aktif pemimpin Pasifik pada konferensi SIDS, sebuah pertemuan internasional terbesar yang pernah diadakan di Pasifik. Saya sangat didorong oleh lebih dari 300 kemitraan didirikan di sana dengan masyarakat sipil dan bisnis. Sesuai perjanjian di Apia tentang inisiatif ekonomi, sosial dan lingkungan. Sekjend Menegaskan, komisi regional PBB sepenuhnya terlibat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

29 September 2014–Dihadapan forum Majelis Umum hari ini, Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman mengatakan bahwa sebagai bagian dari negara-negara kepulauan pasifik ” Pacific small Island developing State (SIDS), negaranya dihadapkan dengan tantangan pembangunan yang unik, yang perlu ditangani oleh PBB dan Masyarakat Internasional. Natuman melanjutkan daerah pasifik menghadapi ancaman eksistensial dan kita tidak bisa mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan saja, kecuali tantangan perubahan iklim ditangani serius oleh masyarakat internasional," kata Mr Natuman seperti dilansir UN News.

Tampil di sidang Umum PBB 2014, Joe Natuman menegasikan keberpihakan dirinya dan negara tersebut soal dekolonisasi di Keladonia Baru, dimana saudara-saudara Melanesia (FLNKS dan WPNCL) saat ini dibawah kekuasaan negara Perancis dan Indonesia. Mereka saat ini berada dalam dukungan penuh Melanesian Speearhead Groub (MSG), mengalami masalah dekolonisasi dan untuk Kaledonia Baru, PM Vanuatu desak PBB untuk segera tuntaskan persoalan penentuan nasib sendiri. Sementara West Papua, PM Vanutau mendesak PBB menuntaskan hal yang sama. Dia juga menyebut turut berduka atas meninggalnya pemimpin West Papua, Jhon Otto Ondawame yang meninggal dunia beberapa minggu lalu akibat serangan jantung. Demikian pidato PM Vanuatu yang di tayangkan pada webtv.un.org

Perlu diketahui, Negara Vanuatu telah menelorkan dana 600 juta (5 juta koto/50.000 dollar) untuk sebuah simposium bagi Papua Barat di Vanuatu akhir November tahun ini. Pertemuan lintas pendukung kemerdekaan Papua Barat. Ada panelis ahli politik, dewan gereja Pasifik dan dunia, kubu OPM di Papua serta jaringan free West Papua akan kumpul semua. Pemerintah Indonesia memang tidak diam. Ada gerakan liar yang telah membuat sang Perdana Mentri setempat telah mengeluarkan ultimatum untuk mengusir siapa saja yang provokator di negri Vanuatu. Ancaman tersebut secara eksplisit ditujukan kepada diplomat RI di Vanutu untuk tidak ganggu agenda Papua Barat yang digelar.

Sumber:
Pidato PM Vanuatu di PBB (UN News dan webcast), disini
Duta Vanutau di PBB, disini
Pertemuan Sekjend PBB dengan Para Pemimpin Pasifik, disini
Simposium West Papua di Vanuatu, disini