Tragedi Paniai diantara Jokowi dan Australia

Gesekan terkini antara Indonesia-Australia lantaran eksekusi mati timbulkan polemik sosial dan diplomatic yang meradang bagi kedua Negara. Pemerintah Indonesia dibawah kekuasaan Jokowi menegaskan kedaulatan hukum Negara mereka harus dihormati Negara lain. Sementara Australia terus menekan Jokowi agar tidak bunuh (eksekusi mati) WNA mereka.

Dampak dari grasi presiden ke-7 itu sudah berlaku. Brasil menolak mengakui dubes RI disana dan bikin deplu atas perintah atasanya menarik wakil Negara Indonesia disana. Sebelum eksekusi dua orang Ausie komplotan Bali Nine dilakukan, sudah mengemuka riak politik. Mirisnya, sumbangan kemanusiaan dijadikan pilihan untuk bujuk rayu ke pemri agar tidak bunuh manusia itu.

Sementara penembakan pelajar Papua di Paniai awal Desember 2014, presiden dan penegak hukum negri Indonesia pura-pura bisu dengan dalih saksi tidak ada atau menghilang sehingga kasusnya tidak tuntas penuntasanya. Sampai-sampai ada wacana gali kubur untuk otopsi mayat. Bisunya lagi, penegak HAM di Indonesia bukanya bersatu, malah bentrok kepentingan soal Paniai. Mereka rebut antara Komite Penyelidikan HAM atau KPP HAM yang perlu diakui.

Bantuan Kemanusian Tra Sampai Bahkan Jadi Utang Negara

Bicara soal dana bantuan Tsunami Aceh dari Australia, baru saja diakui Bank Dunia bila itu dana tra sampai ke Aceh, bahkan sebagian dana tersebut bagian dari pinjaman (utang). Jadi, utang Indonesia yang kini melonjak dari 2000 ke 3000 trilyun lebih, salah duanya adalah dari Negara yang setor waktu Tsunami Aceh 2004 silam. Apakah gempa Nabire dan banjir bandang Wasior juga bernasib sama?

Terkait bantuan kemanusian, berikut pernyataan dari pejabat Bank Dunia: Pada wawancara radio yang dikutip laman ABC, 20 Agustus 2005 lalu, Leitman ketika itu mengatakan kontribusi pemerintah Australia hanya seperdelapan dari $1 miliar atau Rp12,8 triliun yang dijanjikan. Manajer dana internasional Bank Dunia untuk bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Joe Leitman, mengatakan dana bantuan yang dijanjikan Australia tidak sampai ke Aceh.

Leitman bilang lagi, akan baik untuk melihat kontribusi Australia, dan mungkin bertanya kemana (dana) itu sampai," kata Leitman yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dana sebesar $4 miliar yang didonasikan negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda dan Norwegia.

"Kesan awal publik adalah, oh itu satu miliar dolar untuk Aceh. Tapi, jika Anda membedah itu, setengahnya adalah pinjaman lunak yang dapat diambil atau tidak diambil kembali oleh pemerintah Australia," kata Leitman.

Sementara sisanya diberikan dalam bentuk hibah. "Kurang dari seperempat (dari hibah) yang akan sampai ke Aceh, sisanya akan digunakan untuk mengejar kepentingan strategis pemerintah Indonesia dan Australia di seluruh Indonesia," tambahnya.

Tragedi Papua (paniai), maupun Australia yang getol demi penduduk mereka, presiden dituntut melakukan suatu perubahan. Berani menegakkan kemanusiaan atau menegakkan hukum. Sebab keadilan belum tentu dirasakan dari tindakan Negara hari ini. Tegakkan hukum Indonesia belum tentu adil, tegakkan kemanusiaan (tuntaskan tragedy paniai) malah lamban.

Jokowi

Sudah dilantik dan menjalankan tugasnya sebagai presiden, malah pelemahan lembaga timbul dimana-mana paska 100 hari kerja. Tak saja organisasi HAM yang terbelah dua dalam kasus Panaia, sebut saja parpol bernama Golkar, PPP dibelah, walaupun PPP dan golkar sudah mendapat hak hukum mereka dari pengadilan. Sementara DPR pun sudah kembali membaik dari mogok dua kubu disana. Kemudian KPK vs POLRI yang hendak diatasi dengan kepemimpinan sementara dua lembaga itu (Wakil POLRI vs Plt. KPK).

Ibarat Rusa masuk kampung, begitulah penilaian masyarakat dan politisi terkait kepemimpinan Jokowi. Mereka bilang, Jokowi ini orang baru di istana dan politik sehingga tidak begitu sanggup atasi masalah. Karena baru berkuasa, wajar saja persoalan tidak semudah tuntas akibat perlu penyesuaian.

Bila dirunut, 100 hari Jokowi untuk urusan kemanusiaan begitu lemah. Berani menegakkan hukum pada kasus Narkoba, tetapi tidak peka pada warganya di Papua yang ditembak. Berbagai pihak menyebut TNI atau POLISI pelaku penembakan, tapi untuk menangkap pelakunya belum ada.

Berani menolak intervensi asing (eksekusi mati WNA Brasil-Ausie), Jokowi justru lemah hadapi perusahaan asing sebab dia sendiri yang menunjuk kemudahan bagi investor. Malah, begitu mudahnya teken kerjasama asing dibawah komando rivalnya baik di parpol maupun kerabatnya.

Grasi untuk gembong narkoba demi kemanusiaan sudah ditolak, apalagi inginkan penegakan HAM pada tragedy Paniai? Jokowi!

Terkait:
bank-dunia--bantuan-tsunami-australia-tidak-sampai-ke-aceh

farhat-abbas-yang-mengembalikan-koin.html