Kader PKS di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

 

Kok bisa kader partai jadi komisioner KPI? Itulah hebatnya PKS dalam hal susup-menyusupkan kader. Namanya Azimah Subagijo, perempuan kelahiran Jakarta, 28 Februari 1975 ia merupakan salah seorang dari dua orang wanita yang menjabat komisioner KPI periode 2013-2016. Azimah Subagijo sebelumnya juga menjabat komisioner KPI periode 2010-2013. Kedekatan Azimah Subagijo dengan petinggi PKS berawal dari sejak masih menempuh studi di FISIP UI Jurusan Ilmu Komunikasi Massa. Semenjak mahasiswa Azimah Subagijo dikenal sebagai mahasiswi yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, khususnya kegiatan di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Terakhir kita ketahui bersama bahwasanya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) menjadi embrio sekaligus membidani lahirnya Partai Keadilan (PK), (1998) kemudian berganti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (2002).

Tahun 1998 Azimah Subagijo lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI. Disaat kawan-kawan seperjuangannya di LDK dan KAMMI memilih berjuang di jalur politik melalui Partai Keadilan (PK). Azimah Subagijo justru sebaliknya. Azimah Subagijo malah terpanggil untuk menjadi pengamat media bukannya politisi. Meski sempat beberapa kali kerja paruh waktu seperti di harian Republika dan produser di salah satu radio di Jakarta, profesi Azimah yang ajeg adalah menjadi seorang analis media. Awalnya Azimah Subagijo aktif di LSM Media Ramah Keluarga (MARKA) dari tahun 2000-2004, kemudian sejak tahun (2002-2004) aktif di Media Watch and Consumer Center The Habibie Centre (MWCC), menjadi tim kajian isi siaran KPI periode pertama (2006), serta menjadi anggota majelis konsultan isi siaran saluran Islami pada sebuah lembaga penyiaran berlangganan (2007-2008).

Azimah Subagijo juga dikenal aktif dalam berbagai aliansi yang didirikannya bersama dengan beberapa LSM serta tokoh masyarakat untuk melindungi masyarakat dan anak-anak Indonesia, khususnya dari bahaya pornografi. Ia juga pendiri dan Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (2005-sekarang). Bersama aliansi ini, Azimah Subagijo mendorong lahirnya UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi. Ia bahkan juga dipercaya menjadi tim teknis pemerintah dalam pembahasan RUU Pornografi (2006-2008). Selain itu, ia juga penanggungjawab Jurnal MTP dan juga penulis buku, antara lain: Porno ! A – Z About Pornography (2006), Pornografi Dilarang Tapi Dicari (2008), Ayo Ajak Teman-Teman Kita Sadari Bahaya Pornografi (2009).

Kedekatan Azimah Subagijo dengan Tifatul Sembiring Presiden PKS (2005-2010) yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (2009-2014) berhasil mengantarkannya menjadi anggota komisioner KPI selama dua periode berturut-turut (2010-2013) dan (2013-2016). Proses terpilihnya Azimah Subagijo terkesan mudah bagai lewat jalan tol, bebas hambatan terutama dalam proses fit and proper test di DPR. Berangkat dari talenta dan pengalaman Azimah Subagijo selama ini dan juga adanya kepentingan PKS dalam hal mengembangkan paham tarbiyah yang mutlak memerlukan akses dan kontrol dalam lembaga yang mengawasi penyiaran (KPI) maka Azimah Subagijo  disusupkan ke dalam KPI untuk mengawal dan mengamankan agenda-agenda politik PKS khususnya di bidang penyiaran.

Menghukumi Azimah Subagijo sebagai titipan/kader PKS yang disusupkan ke dalam KPI bukan tanpa dasar fakta. Menilai kepribadian seseorang dalam hal afiliasi ke dalam sebuah kelompok/komunitas, dalam hal ini partai politik (PKS) dapat ditinjau dari tiga hal. Pertama, dari sisi historis Azimah Subagijo yang dahulu aktif di LDK dan KAMMI yang kemudian menjadi embrio dan membidani lahirnya PKS. Kedua, dari sisi penampilan meliputi cara berpakaian dan cara bertindaknya, Azimah Subagijo dari sisi penampilan (cara berpakaian) dikenal sebagai sosok yang relijius dengan hijab lebar dan panjang ala tarbiyah yang identik dengan PKS. Kedua melalui pemikiran (ideologi)/sikap yang diperjuangkannya. Ketiga, dari sisi pemikiran (ideologi) dikenal cukup tegas dan responsif memperjuangkan kepentingan politik dan dakwah PKS terutama untuk melakukan sensor terhadap tayangan-tayangan yang tidak islami. Dari tiga fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Azimah Subagijo memang kader ideologis PKS yang ditempatkan diluar struktur partai (outsider). Dan selama dua periode Azimah Subagijo telah berhasil disusupkan oleh PKS menjadi anggota komisioner di KPI.

Pada periode pertama di KPI (2010-2013) Azimah Subagijo dapat mudah menduduki jabatan komisoner KPI karena dibackup full oleh petinggi PKS, terutama oleh Tifatul Sembiring Menteri Komunikasi dan Informatika (2009-2014) yang juga mantan Presiden PKS (2005-2010). Azimah Subagijo tampak sangat sinergis dan kompak dalam mendukung kebijakan-kebijakan Tifatul Sembiring. Yang sempat ramai dibicarakan adalah menggolkan konversi sistem pertelevisian di Indonesia dari analog menjadi digital (multiplexing). Kebijakan multyplexing ini banyak ditentang karena tidak memiliki payung hukum undang-undang karena tidak diatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 sehingga dapat dikatakan cacat hukum.

Merasa memiliki Azimah Subagijo sebagai corongnya di KPI maka usaha Tifatul Sembiring menggolkan digitalisasi multiplexing tidak lantas berhenti. Mulai dari sejumlah Permen hingga Kepmen diakalinya untuk dijadikan sandaran hukum. Sebelumnya Tifatul Sembiring menerbitkan Permen No. 22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) yang telah dibatalkan oleh MA kemudian menerbitkan Permen No. 32/2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial yang senada dengan Permen No. 22/2011 yang telah dibatalkan oleh MA. Kedua Permen ini masih tetap menempatkan pemilik penyiaran analog sebagai pengelola multiplexing sehingga konsentrasi kepemilikan tetap langgeng di era digital. Jelas niat Tifatul Sembiring untuk melanggengkan bisnis monopoli penyiaran di era digital. Bahkan diakhir masa jabatannya tahun 2014 Tifatul Sembiring masih ngotot mengakalinya dengan mengeluarkan Kepmen No. 729/2014 dan Kepmen No. 730/2014 untuk menggolkan digitalisasi multiplexing yang cacat hukum dan berpotensi korup. Disinilah peran sentral Azimah Subagijo di KPI tampak jelas selalu memperjuangkan dan mensosialisasikan setiap langkah ngawur Tifatul Sembiring berkaitan dengan digitalisasi multiplexing. Ada kecurigaan Tifatul Sembiring ngotot menggolkan itu karena melihat peluang bisnis dari pengadaan alat converter bagi TV analog untuk dapat menerima siaran digital bahkan ada renacana pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 300 miliar rupiah bagi masyarakat miskin. Antusiasme Azimah subagijo mensosialisasikan digitalisasi multyplexing membuatnya dicap sebagai kaki tangan Tifatul Sembiring KPI oleh anggota KPI yang lain.

Kedekatannya dengan beberapa petinggi PKS terutama Tifatul Sembiring tidak bisa dibantah lagi. Banyak elit PKS sudah lama dikenal baik dan tentu bukan sosok yang asing lagi bagi Azimah Subagijo karena beberapa diantaranya merupakan senior sekaligus mentor dari Azimah Subagijo semasa menjadi aktifis di LDK dan KAMMI dahulu

Pada periode kedua di KPI, Azimah Subagijo kembali mulus menduduki kursi komisioner di KPI. Selain masih dibackup oleh PKS sekalipun Tifatul Sembiring sudah tak menjabat menteri. Ada kabar lain yang mengatakan pada seleksi anggota KPI periode (2013-2016) Azimah Subagijo juga dititipkan di Partai Golkar melalui Irsyadi Sudiro, politisi senior Golkar yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Salah seorang orang dekat Azimah Subagijo pernah menyatakan bahwasanya Azimah Subagijo juga aktif di salah satu ormas Partai Golkar. Dengan demikian saat ini Azimah Subagijo memiliki dua tuan yaitu PKS dan Golkar. 

Sebagai anggota KPI titipan PKS, Azimah Subagijo cukup tangkas menjalankan perannya tersebut. Dalam berbagai kesempatan Azimah Subagijo sangat responsif dan pro aktif memberikan kritik, peringatan dan teguran kepada tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan, erotisme, pornografi dan SARA. Bahkan oleh sejumlah kalangan Azimah Subagijo dinilai cukup konservatif. Pertengahan tahun 2015 yang lalu Azimah Subagijo menghajar Program Acara Gang Senggol Show milik MNCTV yang ditenggarai ada misi terselubung agama lain dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Tidak hanya sampai disitu bahkan pada saat Pilpres 2014 Azimah Subagijo sempat dituduh terlalu cenderung kepada pasangan Prabowo-Hatta seusai dengan dukungan politik PKS. Hal tersebut justru diungkapkan oleh Ade Armando dosen Ilmu Komunikasi UI yang kebetulan menjadi timses Jokowi-JK kala itu.