Upaya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini tidak hanya membawa dampak signifikan bagi Indonesia sendiri, tetapi keberadaan IKN juga akan memberikan dampak bagi negara-negara tetangga terutama Malaysia yang memiliki perbatasan wilayah dengan Indonesia di pulau Kalimantan.
Pemindahan IKN selama ini diproyeksikan akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, terkhususnya pertumbuhan ekonomi di pulau Kalimantan. Berbagai mega proyek yang dibangun di IKN mengusung tema sebagai kota berkelanjutan dan menggunakan teknologi-teknologi yang dapat menunjang gelar IKN sebagai smart city. Hal ini tentunya akan memberikan dampak bagi positif bagi wilayah-wilayah sekitarnya.
Kehadiran IKN akan memberikan peluang besar bagi aktivitas ekonomi di pulau Kalimantan. Sebagai lokasi Ibu Kota Negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, IKN akan dilengkapi dengan sistem logistik dan infrastruktur antar regional menjadikan pergerakan barang dan manusia lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, IKN juga diperkirakan akan menarik banyak investor untuk lebih melirik pulau Kalimantan. Menciptakan lingkungan pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga menciptakan lapangan kerja.
Dr. Mohammad Ikhram Bin Mohamad Ridzuan, senior lecture Department of International Relations, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Malaysia Sabah dalam hal ini memberikan pandangan sepakat atas potensi ekonomi yang dapat dihadirkan dari pemindahan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Malaysia yang berdekatan. Misalnya, kota-kota di Sabah dan Sarawak mungkin akan mendapatkan manfaat dari peningkatan permintaan barang dan jasa dari Kalimantan Timur. Perdagangan lintas batas bisa mengalami peningkatan, dengan produk-produk Malaysia, terutama dari sektor pertanian dan manufaktur, menjadi lebih mudah diakses oleh pasar Indonesia dengan adanya infrastruktur yang memadai.
Namun, Dr. Ikhram juga berpendapat terdapat potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, terjadi kompetisi dalam menarik investasi dan tenaga kerja. Malaysia harus memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan mampu menawarkan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor maupun para pekerja. Jika Malaysia gagal dalam hal ini akan ada kemungkinan terjadi pergerakan migrasi pekerja dari wilayah timur Malaysia ke Indonesia. Kegiatan seperti ini berpotensi melahirkan adanya gerakan imigran ilegal hingga penyelundupan di area perbatasan. Selain itu, adanya pemindahan ibu kota juga bisa menyebabkan lonjakan harga tanah dan properti di wilayah perbatasan, yang mungkin mempengaruhi masyarakat lokal di kedua sisi perbatasan.
Seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Ikhram, pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia, berpotensi untuk menghadirkan dampak signifikan terhadap dinamika keamanan di wilayah Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dikenal sebagai daerah yang cukup rawan dengan berbagai aktivitas ilegal, seperti penyelundupan, imigran gelap, dan perdagangan manusia. Hal ini juga akan diperparah jika pemindahan IKN akan meningkatkan aktivitas ekonomi di laut Sulawesi. Peningkatan aktivitas ekonomi di area ini akan menciptakan iklim sejuk bagi perompak-perompak yang selama ini terdapat di laut Sulawesi dan laut Sulu.
Jika kita simpulkan pemindahan IKN ke Kalimantan membawa dampak signifikan bagi Malaysia dalam hal keamanan perbatasan dan ekonomi. Dari segi ekonomi, pembangunan ibu kota baru dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Malaysia. namun pertumbuhan ekonomi tersebut juga akan meningkatkan potensi kompetisi dalam hal investasi dan tenaga kerja. Akan ada potensi terjadinya kegiatan migrasi pekerja di antara dua wilayah yang juga akan berpotensi dalam meningkatkan kegiatan ilegal yang mengancam keamanan. Perlu adanya upaya peningkatan pengawasan dan kehadiran aparat keamanan di Kalimantan Timur untuk dapat mengurangi aktivitas ilegal di perbatasan dan meningkatkan stabilitas regional.
Dalam menghadapi perubahan ini, Malaysia dan Indonesia perlu memperkuat kerja sama bilateral, baik dalam bidang keamanan perbatasan maupun pengelolaan ekonomi dan lingkungan. Dialog terbuka dan kolaborasi yang erat akan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari pemindahan IKN ini bagi kedua negara. Selain itu, kontribusi komunitas masyarakat sebagai masyarakat di sekitar perbatasan juga dapat memainkan peran dalam mengatasi potensi-potensi ancaman terhadap perbatasan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
