Malam kemarin, tanggal 17 November 2010, menjadi moment yang penting bagi salah satu upaya pengungkapan ebenaran tragedi 1965. Dalam acara Mata Najwa bertajuk "Kronik Historika" diulas mengenai pengungkapan kebenaran sejarah melalui berbagai media foto dan film. Foto dan film tersebut tentu saja telah banyak menggambarkan perjalanan sejarah Indonesia selama ini. Namun dari gambar-gambar tersebut, ternyata banyak sekali fakta sejarah yang bisa diungkap terkait konteks politik yang mengiringi pengambilan foto atau film tersebut.
Kenyataannya, dari foto dan film tersebut bisa menggambarkan berbagai macam konteks politik yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Yang paling menarik dari acara Mata Najwa tersebut adalah ketika menyinggung peristiwa 1965. Di benak sebagian besar masyarakat Indonesia, jelas peristiwa 1965 sangat identik dengan pemberontakan PKI, upaya penggantian ideologi Pancasila, pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya dan lain sebagainya. Inilah yang selalu kita pelajari mengenai peristiwa 1965, baik dari buku pelajaran sekolah maupun penataran P4 dahulu.
Dari pemahaman inilah, kemudian stigma terhadap para korban dan keluarga korban peristiwa 1965 masih sangat kental di masyarakat. Diskriminasi terhadap para korban dan keluarga korban peristiwa 1965 hingga saat ini masih berlanjut. Kecurigaan terhadap pertemuan-pertemuan para korban dan keluarga korban peristiwa 1965 pun masih sangat tinggi. Bahkan pada bulan Juni yang lalu, pembubaran sebuah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPR pun dilakukan oleh organisasi massa (ormas) Islam. Alasan pembubaran tersebut adalah karena ada kecurigaan pertemuan yang dilakukan tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan ideologi komunisme.
Akibat phobia terhadap komunisme ini juga lah yang menyebabkan jutaan rakyat Indonesia akhirnya harus menjadi korban penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa dan dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, penyisiran terhadap anggota PKI dan simpatisannya dilakukan di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Ribuan orang dibuang ke pulau Buru, serta yang lainnya lagi harus terbunuh. Bahkan hingga saat ini, masih ada beberapa orang yang hilang dan tidak diketemukan. Penyiksaan pun kerap kali dilakukan di tempat-tempat interogasi. Namun pertanyaan kemudian adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh PKI? Benarkah orang-orang tersebut memang bersalah dan layak untuk dibunuh?
"Kemarahan" masyarakat terhadap anggota PKI dalam beberapa hal disebabkan karena adanya informasi bahwa anggota Gerwani menyiksa para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya. Penyiksaan yang dilakukan berupa memotong alat kelamin, mencungkil mata dan menyilet serta menyundut bagian-bagian tubuh para Jenderal tersebut. Menariknya, dalam acara Mata Najwa kemarin malam, disebutkan bahwa berdasakan hasil visum dari ketujuh jenderal tersebut tidak ditemukan sama sekali bekas-bekas penyiksaan. Tidak ada pemotongan alat kelamin. Tidak ada pencungkilan mata. Lalu untuk apa berita bohong mengenai penyiksaan terhadap para jenderal tersebut disebarluaskan? Siapa yang menyebarkan berita bohong tersebut?
Asvi Warman Adam menyebutkan bahwa informasi-informasi mengenai peristiwa 1965 hanya bisa didapatkan dari dua surat kabar pada saat itu, yaitu Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Sementara surat kabar yang lainnya telah ditutup oleh pemerintah pada saat itu. Kedua harian surat kabar tersebut selalu membakar "amarah" rakyat Indonesia ketika itu, dengan menyebarkan berita-berita penyiksaan yang dilakukan oleh anggota PKI dan Gerwani di Lubang Buaya. Informasi ini juga lah yang akhirnya menyebabkan terjadinya pengejaran terhadap para anggota PKI dan simpatisannya di berbagai daerah di Indonesia. Cerita-cerita kekejaman PKI di Lubang Buaya menjadi pemicu bagi masyarakat untuk membunuh dan menyiksa para anggota PKI dan simpatisannya.
Kebohongan terhadap sejarah yang berlangsung di tahun 1965 pun masih tetap berlangsung hingga tahun 1998. Sebelum reformasi 1998, kita selalu disuguhkan film pemberontakan G30S/PKI pada saat tanggal 30 September. Ini jelas yang membuat ingatan akan kekejaman PKI semakin mengental di benak masyarakat Indonesia. Ingatan ini kemudian yang membuat diskriminasi tetap berlanjut hingga saat ini. Bahkan buku-buku pelajaran sekolah masih mencantumkan G30S/PKI untuk menjelaskan pelaku peristiwa di tahun 1965.
Pengungkapan Kebenaran
"Sejarah milik penguasa!" Ungkapan ini menjelaskan siapa yang melencengkan sejarah peristiwa 1965. Penguasa rezim Orde Baru pada masa lalu tentunya membutuhkan legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat untuk membenarkan pembantaian massal yang terjadi di tahun 1965.
Berbagai versi sejarah mengenai peristiwa 1965 yang mempertanyakan keabsahan sejarah peristiwa 1965 versi Orde Baru tentunya harus dijawab oleh pemerintah saat ini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Orde Baru memang sudah tidak mungkin terbayarkan. Namun yang jelas, ada upaya pengungkapan kebenaran yang serius dilakukan oleh pemerintah saat ini agar peristiwa tersebut menjadi sebuah pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia.
Pembangunan demokratisasi tentunya tidak akan sempurna tanpa memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Melihat masa lalu dan memperbaikinya menjadi salah satu fondasi penting untuk kemajuan demokratisasi di masa depan. Dengan begitu, tidak ada prasangka-prasangka buruk yang ditimpakan kembali kepada para korban dan keluarga korban peristiwa 1965. Sudah cukup diskriminasi yang diterima oleh para korban dan keluarga korban peristiwa 1965. Penderitaan berkepanjangan ini harus diselesaikan dengan mengungkapkan kebenaran peristiwa 1965.
