[caption caption="sumber : 123rf.com"][/caption]Ada yang menarik untuk disimak saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin sebagai saksi kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto.
Salah satu anggota sidang dengan menggunakan pasal 31 UU no 11 tahun 2008 menyebutkan bahwa perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh Presdir Freeport merupakan kegiatan illegal atau melanggar Undang-undang.
Melakukan perekaman baik dalam bentuk suara atau gambar,dengan atau tanpa izin dari orang yang terlibat di dalamnya menjadi hal biasa yang dilakukan masyarakat terutama di era teknologi modern, dimana merekam dapat dengan mudah dilakukan dengan ponsel.
Tujuan merekam tentu berbeda, ada yang hanya untuk lucu-lucuan, tetapi ada juga yang dijadikan sebagai barang bukti dan sebagai tindakan antisipasi untuk melindungi diri seperti yang dilakukan Presdir Freeport Indonesia.
Apakah benar kegiatan merekam tanpa izin adalah kegiatan ilegal atau melanggar UU?
Agar lebih jelas Mari kita simak hal-hal apa Saja yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam UU no 11 tahun 2008 tersebut.
BAB VI. PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27 

* (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

* (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
* (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

* (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Dalam pasal 27 ayat 1-4, jelas disebutkan bahwa yang melanggar adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, bukan yang merekam atau membuat rekaman.
Pasal yang digunakan anggota MKD yang menyebutkan bahwa yang dilakukan Presdir PT. Freeport Indonesia ilegal adalah pasal 31 ayat 1 dan 2, yang bunyinya demikian:
* (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

* (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
Intersepsi atau penyadapan apa yang dimaksud? Dalam penjelasan UU, untuk pasal 31 ayat 1, disebutkan demikian
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi
