Jambi - Penjabat (Pj.) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si langsung tancap gas mengkonsolidasikan sejumlah agenda Pemerintahan di Provinsi Jambi. Salah satu agenda terdekat ialah pelantikan Bupati Terpilih yaitu Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Batanghari.
"Sesuai instruksi Bapak Mendagri, pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir bulan Februari 2021 dan tidak ada sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi, dilakukan oleh Gubernur pada tanggal 26 Februari 2021," ungkap Pj. Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengutip pernyataan Mendagri, saat menerima kunjungan Ketua KPUD Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (20/2) pagi.
Ibu Nunung, sapaan akrab Pj. Gubernur Jambi yang didampingi Asisten I Pemprov Jambi Drs. H. Apani Saharudin, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi Rahmat Hidayat, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jambi Johansyah dan Plt. Kepala Biro Umum Fauzan, juga mengingatkan kepada Ketua KPUD Jambi H. M. Subhan, S.Ag., M.H. dan jajarannya, agar pelantikan Bupati terpilih hasil Pilkada tahun 2020 benar-benar dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
Ditambahkan dia, bahwa jumlah kehadiran para pihak secara fisik pada tempat pelantikan di Kabupaten/Kota paling banyak 25 orang diantaranya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilantik, keluarga inti (Suami/Istri dan anak), kelengkapan acara dan Forkopimda Kabupaten/Kota.
Dengan mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Februari 2021, maka pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi akan dilakukan secara virtual oleh Pj. Gubernur Jambi.
Bupati dan wakil bupati terpilih berada di daerahnya masing masing dan Pj. Gubernur Jambi berada di Jambi. Pelantikan secara virtual tersebut dilakukan karena saat ini masih berada dalam masa pandemi Covid-19.
Bupati terpilih di dua kabupaten tersebut dilantik oleh Pj. Gubernur Jambi, dikarenakan saat ini hasil pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 masih dalam proses penyelesaian hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK).
