Namun, pada rasio keenam, yakni rata-rata rasio perputaran persediaan, kembali menunjukkan indikasi negatif. Sebelum IPO, rasio persediaan akan berputar selama 15,23 hari. Akan tetapi, setelah IPO, persediaan berputar selama 26,20 hari. Rasio ketujuh, yakni rata-rata rasio Perputaran Total Aset (TATO), sayangnya juga mengalami penurunan dari 428,16% menjadi 244,61%. Rata-rata rasio terakhir, yaitu rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset juga terindikasi negatif dari yang awalnya keseluruhan asset 19,88% menjadi hanya 4,6% sebagai modal sendiri dari perusahaan (Bramantya, Navalino, & Jupriyanto, 2020). Walaupun rasio kinerja keuangan sebelum dan sesudah IPO dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang sudah dijabarkan di atas terkesan negatif, hal tersebut tetap hanya menunjukkan satu dari sekian banyak dampak privatisasi perusahaan melalui IPO. Sejatinya, masih terdapat aspek-aspek keuangan maupun non-keuangan yang mempengaruhi kinerja dari rasio keuangan dari suatu perusahaan.
Misalnya seperti kondisi pasar, ukuran perusahaan, umur perusahaan, sektor produksi perusahaan tersebut, dan berbagai faktor-faktor lainnya (Nugroho, 2020). PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan MIND ID tentunya dua perusahaan yang berbeda sektor produksi dan kondisi-kondisi eksternal yang mempengaruhinya. Namun demikian, rasio kinerja keuangan BUMN yang sudah lebih dahulu IPO
dalam hal ini kami hanya mengambil dari satu BUMN saja, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk agaknya tetap harus menjadi pertimbangan yang utama dalam menentukan kebijakan IPO MIND ID mendatang.
Berbagai Pandangan Pengamar dan Ahli Soal Isu IPO MIND ID
Lebih lanjut, sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, isu IPO MIND ID ini sudah menjadi sebuah isu nasional yang sangat ‘seksi’ untuk dibahas. Tak heran, banyak pengamat BUMN, pelaku pasar, bahkan pengamat politik yang ikut bersuara dan memberikan pendapatnya terkait isu ini. Toto Pranoto, misalnya. Selaku pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, ia mengatakan bahwa isu IPO
MIND ID dapat menjadi alternatif pendanaan jika kebutuhan capex semakin besar seiring rencana hilirisasi yang tengah didorong oleh Pemerintah.
Selain itu, menurutnya, dengan menjadi perusahaan terbuka melalui IPO, maka unsur good corporate governance bisa dijaga dan kredibilitasnya dapat menjadi lebih baik. Sehingga, dapat lebih mudah menarik para investor. Namun demikian, ia tetap mengingatkan bahwa untuk melakukan IPO MIND ID, Pemerintah harus tetap mempertimbangkan hal-hal lain seperti: Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang ada pada anak usaha maupun asset, apakah bisa diteruskan atau tidak. Ia khawatir nantinya timbul kesan negatif apabila MIND ID go public, seperti hanya sekedar menjual aset tambangnya saja. Untuk itu, pertahanan terkait value creation harus tetap dijaga demi mendorong kegiatan eksplorasi yang dapat memberi nilai tambah perusahaan. Sebagai tambahan, Toto juga berpendapat bahwa pada tahun ini, bukanlah tahun yang ideal untuk suatu BUMN melakukan IPO. Pasalnya, pemulihan ekonomi masih berjalan lambat akibat adanya pandemi Covid-19. Menurutnya, waktu yang ideal untuk melakukan IPO adalah pada Q1 dan Q2 tahun 2022, karena, situasi makro ekonomi Indonesia diprediksi akan mulai membaik.
IPO MIND ID juga dapat menjadi opsi yang tepat untuk menggalang dana eksternal. Menurut Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat, alternatif penggalangan dana eksternal melalui kebijakan IPO tidak akan menambah beban liabilitas dari MIND ID (Julian, 2021). Akan tetapi, IPO MIND ID sebaiknya jangan dilakukan dalam waktu dekat. Karena, kondisi pasar modal Indonesia yang belum
stabil, ditambah lagi dengan sedang bergesernya minat para investor terhadap instrumen investasi lain, seperti Bitcoin. Walaupun MIND ID adalah perusahaan besar yang bergerak di sektor yang besar pula penghasilannya, penawaran saham MIND ID bisa saja masih kurang menarik di mata para calon investor, karena adanya hal-hal tersebut.
IPO juga bukanlah suatu hal yang buruk. Akan tetapi, menurut Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno, jika menyangkut aset vital negara kajian yang dilakukan harus mendalam. IPO pada holding company jika dibandingkan dengan operating company maka peminat operating company akan lebihbesar. Hal tersebut disebabkan karena holding company umumnya tidak memiliki aset melainkan hanya memiliki saham pada anak perusahaan.
Keinginan Pemerintah dalam mewujudkan BUMN yang bisa bersaing di pasar global, mendorong Pemerintah untuk merencanakan IPO pada sejumlah perusahaan milik negara dalam kurun waktu tiga tahun ini (2021-2023). Langkah tersebut akan dilakukan oleh perusahaan tambang milik BUMN yakni MIND ID dengan anak BUMN-nya yaitu PT Inalum Operating. Langkah tersebut bisa berpengaruh positif jika Pemerintah melakukan pertimbangan atas evaluasi di dalam internal perusahaan MIND ID dan evaluasi pelaksanaan BUMN pada perusahaan sebelumnya, disini kami mengambil contoh kasus dari Waskita Karya (Persero) Tbk baik sebelum dan sesudah dilakukannya IPO. Berdasarkan tinjaun tersabut dari kami merekomendasikan kebijakan IPO MIND ID yang nantinya diambil oleh Pemerintah, diantaranya pertama perusahaan MIND ID bisa melakukan IPO dengan adanya semangat mengejar predikat good corporate governance yang tinggi sehingga alokasi suntikan dana dari para investor yang masuk dapat digunakan untuk pengembangan usaha secara optimal. Kedua, Pemerintah harus lebih mempertimbangkan kondisi kinerja perusahaan dalam waktu-waktu terakhir ini, selain itu Pemerintah juga harus melihat soal regulasi-regulasi terkait. Ketiga, kami juga menyarankan agar MIND ID untuk tidak melakukan IPO dalam waktu terdekat ini, pasalnya situasi makro ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 sedang melambat.
Referensi
Aksara, D. (2021, May 10). Fakta Menarik Rencana IPO 14 BUMN dan Anak BUMN . Retrieved from bigalpha.id: https://bigalpha.id/news/fakta-menarik-rencana-ipo-14-bumn-dan-anak-bumn
Azis Husaini, Filemon Agung, “Rencana IPO MIND ID tunggu Inalum Operating masuk bursa lebih dulu*,”Rencana IPO MIND ID tunggu Inalum Operating masuk bursa lebih dulu* (kontan.co.id) (akses 14 September 2021)
