Pendidikan kita secara umum masih menekankan pada kompetensi kognitif (pengetahuan), sedangkan ranah psikomotorik (keterampilan)masih relatif kecil, apalagi ranah afektif (sikap). Tak pelak lagi, pendidikan kita terjebak pada orientasi menciptakan generasi pintar secara intelektual namun gersang moralitasnya. Ketidakseimbangan ketiga ranah tersebut disinyalir sebagai salah satu penyebab krisis moral bangsa ini.
Kemunculan kurikulum 2013adalah jawaban atas belum berhasilnya sistem pendidikan kita untuk menciptakan lulusan yang memiliki keseimbangan kompetensi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ranah sikap secara khusus menjadi garapan serius dalam kurikulum 2013. Keseriusan pemerintah diantaranya terlihat dari lahirnya Permendiknas nomor 81A tahun 2013 yang mensyaratkan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah.
Konten utama pendidikan kepramukaan adalah pendidikan karakter. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010, pasal 4 menegaskan bahwa Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Tujuan dari Gerakan Pramuka sejalan dengan program utama Kementerian Pendidikan Nasional yang fokus pada penguatan pendidikan karakter.
Nilai-nilai kepramukaan yang menjadi fokus utama dalam pendidikan karakter dikemas apik dalam Dasa Darma Pramuka yang merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan, yaitu; takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; patriot yang sopan dan kesatria; patuh dan suka bermusyawarah; rela menolong dan tabah; rajin terampil dan gembira; hemat cermat dan bersahaja; disiplin berani dan setia; bertanggungjawab dan dapat dipercaya; dan suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.
Sayangnya, meskipun pemerintah sudah melakukan revitalisasi gerakan pramuka tahun 2006, menggagas lahirnya undang-undang kepramukaan tahun 2010, dan menjadikan ekskul wajib di sekolah-sekolah sejak tahun 2013, belum menunjukkan bahwa organisasi ini menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan karakter anak bangsa. Justru yang terjadi adalah menurunnya minat generasi muda terhadap kegiatan kepramukaan.
Rendahnya minat generasi muda terhadap kepramukaan disebabkan oleh dua faktor:
Pertama, pola pembinaan. Pembinaan yang tidak terstruktur dan monoton di pangkalan gugus depan sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan tentang kepramukaan khususnya di kalangan pembina pramuka. Masih banyak pembina pramuka yang kurang memiliki dasar pengetahuan bagaimana cara membina pramuka. Umumnya mereka ini belum mengikuti kursus pembina mahir dasar (KMD) sebagai syarat utama menjadi pembina pramuka.
Kedua, minimnya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah tidak terbatas pada menginisiatif lahirnya regulasi yang terkait dengan kepramukaan. Dukungan yang dimaksud tidak sebatas himbauan “menghidupkan” tetapi aksi nyata “turun lapangan” merasakan dan mendengarkan derap langka organisasi Gerakan Pramuka.
Aksi “turun lapangan” pemerintah atau negara dari tingkat gugus depan sampai nasional merupakan suntikan “energi-daya tarik” untuk menggerakkan kembali Gerakan Pramuka. Hal yang urgen pula, pemerintah secara sistemik perlu merevitalisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia Gerakan Pramuka.
Kedua permasalahan di atas seyogyanya menjadi fokus perhatian dan agenda kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk menghidupkan kembali gudep yang “mati suri” dengan menata ulang sistem pendidikan dan pelatihan bagi anggota dewasa khususnya calon pembina pramuka yang bersedia secara suka rela menjadi pembina pramuka di gudep baik yang berbasis sekolah maupun komunitas.
Gerakan Revolusi Mental
Wacana revolusi mental yang digagas oleh Joko Widodo, presiden terpilih hasil pemilu 9 Juli 2014 patut diapresiasi. Melalui tulisan opininya di Harian Kompas (10/5), Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, yang harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.
Menurut Guru Besar Sosiologi Organisasi Universitas Indonesia, Sudarsono Hardjosoekarto, esensi revolusi mental adalah proses pembelajaran dan perubahan dari cara berpikir lama (linier thinking) ke cara berpikir baru (system thinking). Oleh karena itu, revolusi pemikiran menuju revolusi mental membutuhkan ”titian” pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri pada dasarnya merupakan basis revolusi mental bagi kontruksi pembangunan di bidang apapun. Di sinilah eksistensi gerakan pramuka dirasakan sangat penting dan strategis dalam upaya membangun kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dewasa ini.
Gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan karakter seyogyanya mampu melakukan perubahan sikap dan mental anggotanya dengan menata ulang sistem pendidikan anggota dewasa yang terencana dan berkelanjutan, sehingga pola pembinaan dan pembina pramuka yang dihasilkan berkualitas dan kompeten.
Revolusi mental pramuka semestinya dimulai dari revolusi pemikiran dari anggota dewasa. Berawal dari revolusi pemikiran kemudian terbentuk pemahaman dan pandangan yang menjadi landasan untuk bersikap. Anggota dewasa wajib menyebarkan virus “mental baru pramuka” kepada anggota muda.
Dengan mentalitas baru, gerakan pramuka bisa menjadi pelopor gerakan revolusi mental bangsa yang mendapat sokongan penuh dari sang presiden terpilih, Joko Widodo yang juga (secara ex officio) akan menakodai Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka Indonesia periode mendatang.
Peringatan hari pramuka yang jatuh pada 14 Agustus 2014 dilaksanakan dalam suasana menjelang peralihan kepemimpinan nasional, merupakan momentum untuk “menggerakkan” Gerakan Pramuka sebagai gerakan revolusi mental anak bangsa.
