Mohon tunggu...
arisa eva ramadhani
arisa eva ramadhani Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Mahasiswi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta

.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Upaya Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan di Myanmar

12 Juni 2023   17:54 Diperbarui: 12 Juni 2023   18:01 175
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Krisis kemanusiaan merupakan salah satu isu pelanggaran HAM yang masih sulit untuk dikendalikan di Myanmar hingga saat ini. Sejak merdekanya Myanmar tahun 1948, etnis muslim Rohingya mulai mengalami tindakan diskriminasi. Etnis Rohingya tidak lagi dianggap sebagai warga negara Myanmar sejak disahkannya UU kewarganegaraan Myanmar di tahun 1982. Hal ini terus berlanjut dengan berbagai bentuk diskriminasi terhadap etnis Rohingya seperti dilakukannya pembatasan lapangan pekerjaan, pemerkosaan, penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan termasuk dalam pembakaran rumah dan tempat ibadah masyarakat rohingya. Hal ini menyebabkan masyarakat Rohingya akhirnya mencari tempat pengungsian untuk menghindari diskriminasi tersebut. Pada tahun 2017, dalam rentang 1 bulan dari Agustus hingga September, jumlah pengungsi Rohingya berjumlah 123.000 orang.

Krisis kemanusiaan di Myanmar ini menarik perhatian organisasi internasional termasuk Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, Indonesia memberikan fokus perhatian terhadap penyelesaian masalah ini terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi pengungsi untuk menyelamatkan diri dari Myanmar. Ditutupnya akses wilayah Rakhine Myanmar menyebabkan sulitnya pengiriman bantuan kemanusiaan dilakukan. Hal ini menyebabkan Indonesia berperan aktif dalam diplomasi kemanusiaan pada krisis kemanusiaan Myanmar dan menjadi negara pertama yang berkomitmen dan mengambil peran penting bagi penyelesaian konflik pada tahun 2016.

Diplomasi Indonesia dimulai dari menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya, melakukan dialog kemanusiaan secara bilateral dengan Myanmar termasuk memberikan bantuan kemanusiaan melalui Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) yang bekerjasama dengan organisasi international dan pemerintah Myanmar.

Diplomasi Indonesia dengan strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi menarik karena Indonesia memiliki reputasi yang kuat dalam diplomasi kemanusiaan, karena sebelumnya pernah terlibat dalam berbagai krisis kemanusiaan dan aktif dalam forum internasional yang menangani masalah kemanusiaan. Sebagai negara yang berperan penting dalam penyelesaian krisis, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia internasional.

Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai tetangga dekat Myanmar menawarkan keuntungan dalam peran kunci diplomasi. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam mendorong stabilitas dan penyelesaian konflik di kawasan. Pendekatan diplomasi Indonesia berfokus pada solusi, mediasi antara pemerintah Burma dan kelompok etnis, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Pendekatan ini menarik perhatian karena menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Hal ini menandakan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia serta pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai didukung oleh masyarakat internasional. Pendekatan ini menarik perhatian dan memberikan kontribusi penting untuk mencari solusi bagi para pengungsi, masyarakat Myanmar dan stabilitas regional.

Upaya Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Rohingya

Sejak tahun 2017, Indonesia bersama Aliansi yaitu Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO), organisasi international dan pemerintah Myanmar telah menyalurkan bantuan selama 2 tahun lamanya berupa kesehatan, ekonomi, pendidikan dan humanitarian relief. Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi dana untuk pembangunan rumah sakit di Rakhine pada tahun 2017. Bantuan ini juga meliputi fasilitas kesehatan, makanan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak. Pembangunan RS ini dilakukan sebagai alat stimulus pembangunan konstruktif yang membantu akses pemulihan bagi masyarakat di Rakhine yang telah menjadi salah satu komitmen dari Indonesia. Melalui bantuan yang disalurkan diharapkan bahwa masyarakat Rohingya dapat menerima penanganan medis secara cepat dan tidak perlu mengungsi ke tempat lain untuk mendapatkan akses kesehatan.   Pada tahun 2016-2017, Indonesia terus mengirimi bantuan makanan pokok ke Rakhine State berupa 10 kontainer makanan yang berisi mie instan, tepung gandum, makanan balita dan sarung.

Indonesia juga menjadi wilayah tujuan pengungsi Rohingya. Pada September 2020, Indonesia menerima pengungsi asal Myanmar sebanyak 297 orang yang berlabur di wilayah perairan Aceh, Lhokseumawe, Aceh Utara. 181 orang merupakan perempuan dan 102 laki-laki serta 14 orang anak yang berhasil selamat setelah terapung selama 7 bulan di tengah laut. Sebanyak 30 orang meninggal selama perjalanan dan jasadnya dilarung kelaut. Secara tidak langsung, Indonesia telah memberikan perlindungan kepada masyarakat Rohingya. Namun, beban biaya yang ditanggung juga memiliki nilai yang besar sehingga Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Bangladesh dan India yang menjadi negara tujuan mendapatkan bantuan dari AS untuk penanganan biaya pengungsi Rohingya sebesar 200 juta USD. Hal ini dapat terwujud karena adanya dialog yang dilakukan Indonesia, Malaysia, Thailand dan negara lainnya bersama PBB dalam mengajukan permohonan pendanaan untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut.

Dalam menjalankan misi diplomasi kemanusiaannya, Indonesia mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi yaitu UNHCR untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah. Pada Oktober 2020, Indonesia menyampaikan 3 point penting dalam pertemuan virtual bersama UNHCR, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan beberapa negara anggota ASEAN yaitu Pemerintah dunia diminta untuk fokus terhadap penanganan akar masalah di wilayah konflik yang dapat menyelesaikan isu pengungsi, pembentukan kerjasama dan komitmen yang kuat terkait isus yang ditimbulkan akibat adanya pengungsi terkait penyelundupan dan perdagangan manusia serta menuntut organisasi / badan-badan internasional untuk dapat memberikan dukungan dan kontribusinya secara nyata dan tidak hanya berupa narasi saja. 

Dampak positif bagi diplomasi Indonesia

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun