Barusan saya baca di media online "PATRIALIS AKBAR DITANGKAP KPK", sejenak saya tertegun dan geleng-geleng kepala, antara percaya dan tidak. Kemudian saya jelajah dumay terkait berita tersebut dan memang benar adanya berita tersebut.
Jabatan hakim memang dilema, karena ditangannyalah keputusan benar dan salah sebagai ketuk palu dalam memutuskan perkara. Apalagi sudah seringkali kita disuguhi berita terkait mafia hukum dinegeri ini, mulai dari suap advokat, kejaksaan, hingga kehakiman, bahkan di tahun 2013 ketua MK waktu itu Akil Muhtar ditangkap dirumahnya OTT oleh KPK.
Jabatan publik bak bola panas dalam genggaman, apalagi jika dalam jabatan tersebut terindikasi punya hubungan dengan partai politik tertentu, karena dalam politik apapun bisa terjadi. Kita tahu Akil Muhtar mantan kader Golkar, Patrialis Akbar mantan kader PAN, Gayus Lumbuun yang jadi hakim MA dari PDIP, Hamdan Zulfa ketua MK yang dulu juga kader PBB, tidak bisa dipungkiri gesekan dan berbagai kepentingan itu kemungkinan besar bisa terjadi.
Namun yang membuat saya tidak habis pikir, kenapa justru Patrialis Akbar seorang hakim MK yang dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan pentingnya umat Islam untuk masuk dalam pemerintahan dengan alasan yang sangat logis, dimana saat ini umat Islam butuh pemimpin agamis, karena, jika tidak dipegang oleh umat Islam maka kekuasaan akan dikendalikan oleh orang-orang jahat.
Saya masih ingat pada 28 Oktober 2015 lalu, pak Patrialis Akbar saat menyampaikan sambutannya pada acara peresmian Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia (PULDAPII), dengan terang beliau mendorong agar lembaga yang bermanhaj Salaf itu untuk menyiapkan kader-kadernya untuk masuk ke pemerintahan. “Gak boleh kita lari dari kekuasaan,” Beliaupun menganggap wajib hukumnya mempersiapkan generasi muda untuk masuk ke semua lembaga negara. “PULDAPII Harus bisa menyiapkan pemimpin yang ulil albab,”
Dilain waktu, beliau juga ungkapkan saat menyampaikan kuliah umum di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta pada 15 April 2016 lalu. Dengan terang juga beliau mendorong agar alumni LIPIA bisa masuk ke lembaga negara seperti DPR. “Lembaga-lembaga negara yang tersedia harus diisi orang-orang berakhlak dan berakidah kuat. Makanya, lulusan LIPIA harus berjuang keras supaya bisa masuk ke lembaga negara seperti DPR, MK, juga lembaga eksekutif menjadi menteri,”.
Menurutnya, lulusan LIPIA harus berjuang keras masuk ke lembaga negara agar negara ini bisa diisi oleh orang-orang dengan akidah kokoh, budi pekerti baik dan akhlak mulia. “Kalau lembaga negara diisi orang-orang berakhlak dan berakidah kuat, kami yakin Indonesia bisa menjadi negara besar, makmur dan sejahtera. Masih terdapat masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah banyak masalah karena lembaga negara tidak diisi orang-orang yang berakhlak mulia"
Pada 5 Juni 2016, Patrialis Akbar saat memberi sambutan pada peresmian masjid As Sunnah Kota Cirebon, beliau juga menyampaikan betapa pentingnya memegang kekuasaan seperti Gubernur dan Wali Kota. “Jabatan itu sangat penting di negara ini, saya berharap kader-kader pesantren ini menjadi pemimpin bangsa. Anak muda harus bergerak, cita-citakan agar jadi Gubernur atau Wali Kota, Jabatan negara ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai yang menjadi pejabat orang-orang yang menghujat Islam, kita harus mempersiapkan diri, ”
Saat ini negeri ini sedang gaduh akibat penistaan agama, antar ormas bentrok, ulama seolah diadu domba, umat Islam seolah dipinggirkan, belum lagi penggerebegan pabrik narkoba, tertangkapnya para pemimpin daerah yang terjerat korupsi, dan rasa ketidakadilan yang antara masyarakat atas penegakkan hukum yang terlihat tebang pilih yang membuat masyarakat sekarang pesimis dengan penegakan hukum dinegeri ini.
Melihat fenomena yang demikian, jujur saya jadi geleng-geleng kepala, jika benar Patrialis Akbar sang hakim MK terlibat OTT KPK ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dinegeri ini, tapi jika tidak terbukti bisa jadi penggiringan opini yang justru makin meminggirkan peran kaum muslimin dikancah percaturan politik yang apapun bisa terjadi, mengingat sang hakim adalah mantan kader PAN, mantan Menkumham era SBY dan muslim yang getol mensosialisasikan pentingnya umat Islam memegang kekuasaan. Karena kita merasakan di negeri ini politik dan hukum dinegeri ini sulit dan tipis sekali membedakannya. Allahu A'lam
