Banyaknya varian baru dari Covid-19 membuat masyarakat harus terus menyesuaikan diri. Setelah varian Delta, masyarakat diperkenalkan dengan varian baru dari covid yaitu varian Omicron.Â
Tidak mengherankan jika pemerintah saat ini terus mengembangkan berbagai kebijakan untuk menekan bertambahnya masyarakat agar tidak menjadi korban atau terkena paparan variasi baru dari virus ini.Â
Pandemi memang tidak dapat dihentikan begitu saja. Dengan menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat dapat saja lepas dari belenggu pandemi.Â
Memang saya sering mengulang-ulang kembali dengan perkataan yang sama. Dari negara asalnya covid ini sudah ditekan seminimal mungkin. Hingga aktivitas warga berjalan normal. Akan tetapi di negara kita lebihnya Indonesia, terus saja bermunculan varian baru. Stigma perihal menganggap virus ini sebagai flu biasa bisa saja terjadi.
Maklumnya jika penawarnya telah ditemukan. Hari ini penawar sudah ditemukan. Masyarakat diwajibkan menjalani vaksinasi hingga dua tahap. Beberapa minggu sebelumnya pemerintah menganjurkan untuk vaksin tambahan berupa booster. Tentu saja masyarakat harus mematuhi kebijakannya.Â
Herannya jika hingga hari ini masih ditemukan warga atau masyarakat yang belum menjalani vaksinasi atau belum menerima hal tersebut, tentu saja membuat heboh. Katanya vaksin tidak sesuai dengan anjuran agama, bisa saja dikatakan haram.Â
Padahal faktanya vaksin menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu halal. Berbagai varian vaksin ada rentan waktunya sebelum melanjutkan ke tahap vaksinasi dua. Masyarakat harusnya mulai berpikir lebih bijak dan sehat-Meskipun bisa saja dianggap sebagai anomali akan saya paparkan secara singkat, bijak dan sehat itu relatif- mulai menerapkan protokol kesehatan dengan benar.
Menggunakan masker ketika beraktivitas selama sehari-jadi, maksudnya sehari-hari. Sehari-jadi adalah iklan baliho yang terpampang dipinggir jalan biasanya ditempelkan dengan paku di pohon. Tentu saja saya sedikit geram. Maaf saja jika obrolan ini sedikit melenceng dari tema artikel ini yaitu Aturan Baru Karantina: Pejabat Vs Masyarakat.Â
Masyarakat tentu saja tidak dapat salah. Yang bisa salah hanya pembuat kebijakan. Terdengar naif. Baiknya saling berkorelasi. Baru-baru ini Pak Luhut melalui berpendapat bahwa banyak orang kaya akan tetapi meminta digratiskan untuk karantina.
Artikel Lainnya :Â Mengupas Kebiasaan Masyarakat Era Kenormalan Baru