   Penggunaan mata uang kripto oleh kelompok teroris telah menjadi perhatian utama selama beberapa tahun terakhir. Kripto menawarkan beberapa kelebihan bagi aktor non-residen seperti Hamas, seperti anonimitas, kemudahan pengaliran dana, dan keselamatan dalam transaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Hamas telah menggunakan teknologi ini sebagai salah satu strategi untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi akibat sanksi internasional dan ancaman terhadap sistem perbankan konvensional.
   Hamas, singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah, adalah sebuah organisasi Palestina yang didirikan pada tahun 1987. Hamas telah terlibat dalam sejumlah konflik dengan Israel sejak didirikan. Hamas juga mengembangkan sayap politik dan militernya, mengendalikan Jalur Gaza setelah memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tahun 2006. Krisis Hamas telah menyebabkan beberapa negara dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat, melabeli Hamas sebagai organisasi teroris. Akibatnya, Hamas menghadapi sanksi ekonomi dan keuangan yang berat, membatasi aksesnya ke sistem perbankan internasional dan menyebabkan ketidakpastian dalam kemampuan mereka untuk menyimpan dan mengelola dana operasional mereka.
   Sebagai tanggapan terhadap sanksi yang ketat, Hamas mulai beralih ke mata uang kripto sebagai sumber pendanaan. Mata uang kripto, seperti Bitcoin, menawarkan beberapa keuntungan bagi organisasi seperti Hamas, termasuk transaksi anonim, tidak terdeteksi oleh otoritas seperti bank atau pemerintah, dan kemudahan transfer dalam transaksi kripto. Hamas dapat menggunakan platform dan dompet kripto untuk menerima donasi, membayar pemasok, dan mendanai operasi tanpa jejak yang mudah dilacak oleh pihak berwenang karena teknologi yang digunakan dalam transaksi kripto adalah blockhain.
   Hamas berencana melakukan serangan besar terhadap Israel pada tahun 2023. Situasi ini mengakibatkan serangan roket yang meluas di banyak wilayah Israel, mengakibatkan kerusakan signifikan dan korban jiwa. Konflik saat ini telah menyebabkan perpecahan antara Israel dan Gaza, menyebabkan seluruh populasi menghadapi situasi yang mengerikan. Setelah insiden tersebut, Hamas menghadapi tekanan internasional yang meningkat dan situasi ekonomi yang semakin parah. Untuk mengatasi krisis keuangan, Hamas meningkatkan penggunaan mata uang kripto. Kesempatan ini memungkinkan mereka untuk menantang sistem perbankan tradisional, yang telah dikritik keras oleh pengamat internasional.
   Tindakan penegakan hukum telah mengurangi aliran uang ke Hamas, terutama dalam konteks penggunaan mata uang kripto. Beberapa taktik yang digunakan oleh Hamas dalam kampanye pencucian uang mereka termasuk: Hamas menggunakan platform media sosial dan situs web mereka sendiri untuk mempromosikan pencucian uang melalui kripto. Hamas menyediakan alamat kripto yang dapat digunakan oleh para donatur untuk mengirim donasi dengan cepat.
   Efisiensi yang lebih tinggi dapat dicapai melalui kolaborasi internasional yang lebih kuat dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah transaksi penipuan. Beberapa metode dan platform tersedia untuk memaksimalkan jumlah donasi yang diterima oleh Hamas. Telegram, Twitter, situs web berbasis Hamas, dan platform lainnya digunakan untuk menyebarkan informasi tentang uang dan pergerakannya. Hamas juga menerima beberapa jenis mata uang kripto, namun Bitcoin menjadi yang paling dominan. Setelah diketahui bahwa Hamas menggunakan mata uang kripto untuk mencuci uang, AS dan Israel merancang strategi untuk melawan praktik ini. Penegakan hukum meliputi: penyitaan 150 akun kripto milik Hamas pada tahun 2020 dengan penutupan platform penggalangan dana oleh Israel, yang mengurangi kemampuan Hamas untuk menerima uang dari donatur internasional.
   Tanggung jawab internasional atas penggunaan kripto oleh Hamas semakin meningkat pada tahun 2023. Studi dan sanksi pertama yang dilakukan dengan tujuan mengurangi terorisme melalui penggunaan teknologi keuangan terkini adalah Sanksi Ekonomi Tambahan dari Amerika Serikat. Krisis ini telah memperlambat akumulasi aset dan volume transaksi keuangan melalui sistem perbankan internasional. Selain itu, penerapan regulasi yang lebih ketat mengenai transaksi kripto, termasuk keharusan bagi bursa kripto untuk memantau dan meningkatkan transparansi transaksi, juga diperketat.
   Meskipun telah ada upaya signifikan untuk mengurangi penggunaan kripto oleh teroris, terdapat beberapa tantangan dan isu yang dihadapi oleh otoritas hukum, seperti anonimitas transaksi kripto, penggunaan layanan pencampur untuk menyamarkan transaksi, dan perbedaan regulasi antar negara mengenai mata uang digital. Hamas telah mengumpulkan dana dalam jumlah besar melalui kampanye penggalangan dana. Jumlah uang yang telah terkumpul tidak dapat diperkirakan secara akurat. Setelah Hamas menerima dana, langkah selanjutnya adalah meningkatkan deteksi dan penuntutan kegiatan teroris. Selain itu, penggunaan mata uang kripto sebagai sarana untuk mendapatkan uang terbukti sulit bagi Hamas. Hal ini mendorong Hamas untuk mencari cara alternatif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kekayaan mereka.
   Kebijakan yang lebih kreatif dan adaptif diperlukan untuk memerangi pendanaan teroris melalui kripto. Pertama dan terpenting yakni meningkatkan kolaborasi internasional sangat penting untuk memerangi pendanaan teroris. Negara-negara harus saling bertukar data dan sumber daya untuk menemukan dan mencegah transaksi ilegal. Kedua, regulasi untuk mata uang kripto harus diperketat dan fleksibel. Ini harus melindungi masyarakat dari risiko tetapi tidak menghentikan pertumbuhan dan inovasi di industri kripto. Terakhir, penegak hukum harus dilatih dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka. Mereka harus memiliki kemampuan untuk melacak dan menghentikan transaksi ilegal.
