Banyak kasus yang tentunya saat ini menjadi sorotan publik, antara lain betapa banyaknya pembangunan yang macet hanya karena tidak berjalannya pemerintahan sesuai dengan seharusnya karena pejabat pejabatnya terkait kasus korupsi. Memang banyak yang aneh di negeri ini khususnya dengan masalah korupsi, karena korupsi seperti sudah menjadi budaya para pejabat di negeri ini. Mungkin menurut pejabat pejabat di negeri ini korupsi menjadi hal yang biasa di lingkungan pemerintahan. Betapa tidak, Milyaran rupiah dari APBN maupun APBD diselewengkan demi kepentingan para pejabat seperti suap kesana kemari, dibelanjakan mobil mobil mewah, atau lain sebagainya tanpa mementingkan kepentingan rakyat. Para pejabat pejabat yang korup bahkan tidak peduli pada hak hak rakyat yang hakekatnya termasuk tugas mereka, hal tersebut semakin menjauhkan masyarakat miskin dari akses memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak karena para pejabat yang seharusnya menjadi wakil wakil rakyat dan mendengar semua suara rakyat, justru menjadi penjahat penjahat berdasi yang menghianati suara suara rakyat.
Seharusnya ada kesadaran dari para penjahat penjahat berdasi itu, bahwa tugas mereka bukan merampok hak rakyat, bukan juga hanya duduk manis di ruang kantor yang ber AC. Mereka harus sadar tugas mereka lebih berat dari itu, mereka harus mendengar suara rakyat dan mewujudkan suara tersebut melalui pembangunan infrastruktur, meringankan biaya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi para pejabat justru tidak peduli kepada penderitaan rakyat, mereka tetap korupsi secara bersama sama, mereka mengambil uang rakyat secara diam diam layaknya tikus yang mengambil keju didapur manusia. Meskipun secara diam diam bukan berarti ada jaminan untuk tidak tercium orang lain karena sekecil apapun bangkai yang disimpan pasti tercium juga, begitulah pepatah berbicara. Sebagus apapun rencana para koruptor untuk mengambil uang rakyat, pasti tertangkap juga oleh KPK yang pada saat ini menjadi satu satunya tumpuan rakyat Indonesia untuk membasmi para koruptor. Praktis hanya KPK yang kinerjanya terlihat, karena polisi serta hakim dan jaksa terlalu mudah disuap dan menjual hukum hukum. Padahal seharusnya polisi, hakim dan jaksa adalah tembok pertama untuk membasmi para koruptor, sedangkan KPK hanya menjadi pembantunya saja tetapi semua berbalik dan seperti menjadi ketergantungan terhadap KPK. Oleh sebab itu masalah korupsi di Indonesia semakin sulit teratasi karena lembaga yang menangani masalah tersebut hanya KPK, yang lainnya hanya membiarkan masalah tersebut dan menunggu suap dari pejabat pejabat negeri ini.
Berbicara korupsi di negeri ini Provinsi Banten adalah salah satu Provinsi yang memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Korupsi di Banten mungkin sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat Banten, karena terlihat jelas pembangunan di Banten sangat sangat buruk mulai dari infrastruktur, pendidikan, bahkan kesehatan. Infrastruktur terlihat jelas bila rumah rumah penduduk dan sekolah sekolah di Banten Selatan masih sangat buruk, pendidikan terkesan masih mahal, apalagi kesehatan yang tidak tersentuh oleh masyarakat kecil, timbul pesan bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit. Hal ini sungguh memrihatinkan karena dibandingkan dengan rumah gubernur Ratu Atut Cosyiah yang sangat besar, mewah dan nilainya milyaran rupiah. Mungkin lebih berharga bila uang milyaran rupiah itu digunakan sebagai ajang pembrantasan kemiskinan di Banten. Praktis masalah kemiskinan menjadi sorotan penting di Provinsi Banten padahal di Banten sendiri banyak sumber daya alam yang melimpah tapi justru dikuasai orang orang luar Banten, sedangkan masyarakat Bantennya sendiri hanya melongo dan diam karena kalah bersaing.
Padahal Wakil Gubernur Banten yaitu Rano Karno telah membentuk Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan, suatu tim yang diidam idamkan oleh masyarakat Banten yang pastinya akan mengurangi beban hidup mereka, akan tetapi sampai sekarang tidak terlihat kinerja dari tim tersebut, Bahkan hanya segelintir masyarakat Banten yang mengetahui terbentuknya tim tersebut selebihnya tidak tau keberadaan adanya tim tersebut apalagi perannya dalam menanggulangi kemiskinan, karena masyarakat tidak merasakan bantuan apapun dari tim tersebut. Dengan dibentuknya tim tersebut pastinya timbul pro dan kontra di kalangan Pemerintahan banten, Di pihak pro mungkin terlihat sinyal yang positif akan program tersebut, tetapi di pihak yang kontra justu membingungkan karena Mengapa harus ada kontra pada program penanggulangan kemiskinan ? Padahal penanggulangan kemiskinan adalah program yang dijanjikan pemerintah Banten sewaktu kampanye dahulu. Sungguh meherankan program yang digalang Rano Karno tersebut justru banyak yang menghalangi dan membuat tidak lancarnya kinerja dari tim tersebut, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang ada di banten. Mungkin pemerintah berfikir daripada dana tersebut dimasukkan ke program penanggulangan kemiskinan, lebih baik dimakan sendiri dan dibelanjakan mobil mobil mewah. Karena pada dasarnya memang semua program program pemerintah Banten seperti penanggulangan kemiskinan atau pengangguran dan lain sebagainya hanya sebuah omong kosong belaka, karena pada ujungnya dana yang dialokasikan tersebut justru dibuat korupsi berjamaah atau dibuat suap kesana kemari. Sedangkan nasib program program yang sudah direncanakan tidak akan berjalan dengan mulus bila Ratu Atut Cosyiah lebih memilih mengalokasikan dana APBD untuk kebutuhan rumah pribadinya. Oleh sebab itu Rano Karno seperti tidak berkutik dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Wakil Gubernur karena pada dasarnya Atut hanya memanfaatkan Rano Karno untuk meraih suara pada pemilu dahulu. Rano Karno seperti terjebak di dalam lingkaran dinasti Ratu Atut Cosyiah dan tidak bisa menjalankan program programnya, karena berbeda ketika menjadi wakil bupati Kabupaten Tangerang yang meskipun hanya sedikit tapi terlihat kinerja dari program program tersebut. Padahal semua masyarakat hanya punya satu keinginan, yakni sejahtera. Tentunya untuk mewujudkan itu sangat diperlukan kerja keras dari pemerintah serta kordinasi yang baik antar pejabat tinggi di Banten, bukan malah kerja keras dan berkordinasi demi bertindak korupsi. Tindak korupsi bukanlah sesuatu yang sangat mulia di mata Tuhan, itulah kesadaran yang harusnya dimiliki para pemimpin ataupun mereka yang mempunyai kekuasaan di Banten.
Alhasil korupsi juga hanya akan memacetkan roda pembangunan, lihatlah masyarakat Banten hanya diam saja ketika melihat gedung gedung sekolah yang rusak menimpa anak anak mereka yang sedang belajar. Belum lagi jembatan yang runtuh sehingga terputusnya jalur transportasi dan membuat lumpuh segalanya hanya karena kurangnya dana untuk membangunnya. Ingatlah pembangunan yang macet hanya akan merugikan kita semua dan masyarakat Bantenlah yang sangat merasakannya. Oleh karena itu, cukuplah sudah wahai pemerintahan Banten dalam melakukan korupsi karena pembangunan di Banten sangat tersendat dan macet sehingga tidak berjalan dengan baik karena banyak anggaran yang sudah dialokasikan untuk program program yang baik tapi malah dibelanjakan kepentingan pribadi. Jadi sekali lagi jangan korbankan pembangunan hanya karena kepentingan sesaat.
Penulis adalah mahasiswa semester 1 mata kuliah Ilmu Politik prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA yang bernama ARIF NUR MAKRUF PRISTIYONO
