Kami PNS, Bukan EO

Suatu Siang di sebuah kantor pemerintah daerah, ceritanya akan ada kegiatan kementerian pusat yang akan dilaksanakan di daerah. Daerah diminta untuk menyiapkan kegiatan tersebut, mengundang para undangan, menghubungi tempat kegiatan, dan menyiapkan keperluan kegiatan. Seorang pejabat siang itu mengumpulkan para staffnya membahas danmemberikan instruksi tentang kegiatan itu, ia pun membagi pekerjaan: ada yangditugaskan menjemput tamu, ada yang ditugaskan memesan ruang pertemuan, memesanmakanan, membuat undangan, dan menghantarkan undangan kepada calon peserta.

Para staff kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing, menyiapkan pekerjaan itu. Satu hal yang menurut sayaaneh adalah sampai detik terakhir kegiatan itu akan dilaksanakan takterbahaskan dan tak disiapkan tentang metode apa yang akan digunakan untukpenyusunan itu, tidak dibahas bagaimana strategi agar tercapai tujuan kegiatan itu, serta pointpenting apa yang menjadi titik tekan dari kegiatan itu. Alhasil pekerjaan yangdilakukan adalah prosedur menyiapkan kegiatan itu terlaksana sedangkan kontentdan metode dibiarkan mengalir seperti yang sudah biasa dilakukan.

Berkunjung ke beberapa daerah di wilayah barat maupun di wilayah timur, kondisinya hampir sama. PNS-PNS itu dicetak untuk menjadi event organizer dengan target kegiatan dapat dilaksanakan, anggaran terserap, dan tidak ada temuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain hasil, isi, dan manfaat kegiatan bukan menjadi hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatannya.

Ini yang membuat saya prihatintentang sistem kerja pemerintah, banyak pola kerja pejabat yang akhirnyamenjadi pemborosan dalam berbagai hal walaupun tidak ada aturan yang dilanggar,banyak kegiatan yang dilakukan hanya berakhir dengan selesainya SPJ danditerimanya laporan pelaksanaan sedangkan capaian dan manfaat dari kegiatan itumasih menjadi tanda tanya.