Langkah itu tentunya merupakan strategi agar bisa melepas saham perdananya melalui initial public offering (IPO). Suntikan dana terhadap perusahaan pelat merah tersebut tentunya sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki posisi neraca keuangan BUMN agar bisa listing di bursa.
Adanya BUMN yang belum bisa mewujudkan IPO yang berkualitas dan penerbitan saham baru atau right issue mestinya diatasi secara sistemik. Sebagian BUMN di Indonesia belum bisa menyediakan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Hanya sedikit BUMN yang dapat membuat laporan keuangan dengan baik sesuai dengan kaidah International Financial Reporting Standards.
Ukuran kinerja keuangan BUMN merupakan faktor penting untuk mewujudkan IPO BUMN yang berkualitas. Secara umum makna kata kinerja atau performance merupakan outcome yang dihasilkan dalam suatu periode. Ukuran kinerja keuangan BUMN yang dipakai adalah profitabilitas. Yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Profitabilitas dapat mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan dapat mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Selain itu pemegang saham lebih cenderung menggunakan profitabilitas karena kestabilan harga saham sangat tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh dan penerimaan dividen di masa yang akan datang.
Hingga kini ada 18 BUMN yang IPO tergolong leading market. Sayangnya, hingga saat ini belum ada BUMN perkebunan yang melantai di bursa. Padahal negeri ini memiliki usaha perkebunan yang cukup banyak dan beraneka ragam. Juga banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki derivatif usaha rakyat di sekitarnya.
Untuk itu perlu mewujudkan transparansi dan penyehatan BUMN Perkebunan. Sehingga mampu menarik basis investor yang berkualitas dan kuat, sehingga dalam kondisi krisis sekalipun nilai kapitalisasi BUMN Perkebunan tidak anjlok.Kegagalan IPO BUMN di waktu lalu, khususnya untuk PT Pos Indonesia (Posindo) merupakan tamparan keras. Bahwa BUMN belum mampu memenuhi ekspektasi stakeholder dan belum bisa melakukan inovasi, efisiensi, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
BUMN pada saat ini membutuhkan belanja modal (capital expenditure) yang besar untuk mengembangkan produk dan jasa berkualitas.Dalam kasus PT Posindo, sangat membutuhkan dana segar. Jika tidak mendapatkan dana segar maka kondisi Posindo bisa semakin terpuruk. Celakanya, opsi lain yaitu penyertaan atau tambahan modal dari negara sangat sulit diwujudkan. Oleh sebab itu harus ada task force yang mengusahakan kembali proses IPO bagi Posindo dengan cara yang lebih andal.
Salah satu belanja modal yang cukup signifikan bagi BUMN adalah investasi pada sistem informasi dan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Sayangnya, investasi sistem informasi di BUMN selama ini kurang efektif dan kurang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Mestinya investasi teknologi informasi BUMN khususnya Sistem Informasi Akuntansi mampu mengintegrasikan sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.
Hal itu sesuai dengan teori Mcleod dan Schell bahwa bahwa sistem informasi akuntansi harus dapat mengumpulkan data dan dapat menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan.
Program IPO BUMN bisa berkualitas jika sebelumnya dilakukan transformasi manajerial. Keunggulan kinerja keuangan serta daya saing berkelanjutan dapat diperoleh melalui transformasi manajerial. Transformasi manajerial pada dasarnya merujuk kepada komitmen manajemen untuk mengelola perusahaan berbasis pada transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab sosial terhadap konsumen, masyarakat, dan lingkungan.
