Kabupaten Simeulue dengan segala potensi alamnya antara lain wilayah perairan yg luas disertai pantai-pantai yang indah, curah hujan yang relatif tinggi, dan tanah yang menghasilkan berbagai macam komoditas pertanian, perkebunan serta ternak yang banyak tidak bisa dibantah merupakan wilayah yang semestinya dikembangkan menjadi lebih maju.
Ya memang dengan potensi sumber daya alam saja tidak menjamin suatu daerah maju perekonomiannya seketika. Rencana pembangunan bukan masalah yang sederhana untuk diimplementasikan di lapangan. Bahkan ketika semua rencana pembangunan sedang dijalankan seringkali terjadi missing atau kehilangan fokus dari tujuan awal itu sendiri. Di era modernisasi sekarang ini mungkin terlalu naif untuk mengatakan kemajuan ekonomi dapat dicapai dengan peran mutlak pemerintah sebagai  penentu kebijakan dan rakyat harus yakin pemerintah dapat mewujudkan mimpi semua orang untuk menjadi lebih sejahtera dari sisi sandang, pangan dan papan. Tak jarang, bukan bermaksud menyalahkan, kebijakan pemerintah baik dalam bentuk program yang digadang-gadang dapat memperbaiki perekonomian warganya berakhir dengan hasil yang minimal. Sebagai contoh kredit mikro untuk usaha, dimana jumlah usaha mikro yang banyak tidak bisa meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya dan bahkan justru non aktif ataupun dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Seperti sebuah benang kusut bila memperbincangkan cara supaya perekonomian wilayah dapat meningkat sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara merata. Akan tetapi bolehlah secara sederhana mencoba menelaah sektor-sektor mana yang merupakan booster atau pendorong dalam proses pembangunan perekonomian. Yang pertama ialah infrastruktur, bisa dibilang infrastruktur merupakan fondasi dari proses perekonomian. Sebagai contoh, petani dari pelosok akan kesulitan menjual hasil buminya ke kota bila tidak ada jalan, angkutan, serta sarana komunikasi yang memungkinkan terjadi transaksi.
Okelah dengan dalih pembangunan secara bertahap sehingga semuanya tidak dapat diwujudkan dalam sekejap, namun tidak dapat menjadi alasan hilangnya fokus dari pemerintah dalam membangun. Pembangunan yang terfokus harus memastikan setiap rangkaian mulai input, proses dan outputnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, untuk memajukan perikanan, tidak hanya disediakan jalan, tetapi harus disediakan tempat pelelangannya, sarana transportasi dari tempat pendaratan ke tempat pelelangan atau transaksi, tersedianya sarana packaging supaya ikan sampai ke tempat transaksi dengan kualitas baik dan nelayan merasa nyaman dalam berusaha mendapatkan harga yang pantas sehingga jerih payah mereka cukup untuk menghidupi keluarganya.
Bila infrastruktur telah tersedia yang dilakukan kemudian ialah pendampingan dan pengawasan sehingga hasilnya dapat diperoleh secara konsisten. Sosialisasi dan penyuluhan tidak berhenti sampai obyek yang diberi penyuluhan paham dan mengerti namun ditingkatkan dengan pemantauan dalam proses dan hasilnya.
Bila hasil yang konsisten telah diperoleh, yang dibutuhkan ialah investasi. Investasi berperan dalam melipatgandakan nilai tambah dari produk awal baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahap ini peran pemerintah bukan menjadi special function dari pemerintah lagi. Rencana pembangunan harus disinkronisasi dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang menguntungkan pengusaha supaya mereka tertarik mengembangkan usahanya. Pihak swasta yang tidak bisa dipungkiri selalu berfikir tentang untung rugi maka tugas pemerintah pemerintah menciptakan regulasi dan iklim usaha yang kondusif antara lain dari sisi sosial, hukum dan keamanan. Contoh nyata ialah bagaimana gorontalo yang dulunya belum dikenal sekarang menjadi daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Disana fokus pembangunan di sektor jagung dan dilakukan konsisten serta adanya investasi sehingga membuahkan hasil yang luar biasa.
Kemudian untuk memelihara kondisi perekonomian diperlukan tata kelola kelembagaan yang efisien, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelayanan terpadu dengan ditunjang IT yang memadai menjadi urgen disini. Pengusaha dengan tenang melakukan usahanya karena dengan mudah mengurus berbagai perijinan dan menyetor pajaknya. Buruh yang bekerja di perusahaan juga tidak mendapat masalah dalam penerimaan upahnya, dan ditunjang dengan jaminan sosial sebagai buruh. Pemerintah mewujudkan clean governance dan transparansi serta mindset yang bekerja untuk melayani. Sungguh bila ini semua sudah diterapkan insyaAllah tujuan pembangunan perekonomian daerah yang meningkatkan kesejahteraan rakya dapat tercapai.
