Mohon tunggu...
Arifin Biramasi
Arifin Biramasi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Penulis

Pegiat Sosial, Politik, Hukum

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Tapi Bukan Merdeka Berfikir

7 Mei 2024   16:51 Diperbarui: 7 Mei 2024   17:40 344
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: PRIBADI

I Can't go to school because it's expensive.

"Catatan Refleksi Hari Pendidikan Nasional"

Beberapa waktu lalu ketika menghadiri sebuah agenda pelantikan komunitas yang inisiatifnya digagas oleh  mahasiswa Magister Maluku Utara D.I.Yogyakarta.

Dalam pelantikan tersebut di selingkan pula dengan  Obrolan dengan tema yang bertajuk"Disparitas Pendidikan Di Maluku Utara" Dari obrolan tersebut juga menuai beragam pernyataan dan juga pertanyaan dari forum tersebut.

Disaat yang sama, pemaparan materi yang terdiri dari 3 Orang itu, mereka adalah para akademi dari kampus ternama di kota Yogyakarta. Selain sebagai akademisi, mereka juga bagian dari  sesepuh kami.

Dari beberapa pemaparan materi yg di kupas. Ada satu hal yang saya tanyakan. Yakni, terkait pendidikan di Maluku Utara yang kini masih mengalami disparitas. Kiranya pertanyaan yang saya ajukan pun demikian, karena saya pun tak luput dari ingatan yang tiba pada point of view atas data dari hasil Human development indeks (indeks pengembangan Manusia) bahwa pendidikan di Maluku Utara kini masih berada pada komposisi ke 27 dari 33 Provinsi di Indonesia. Disaat yang sama, menurut Politic And Economic Risk Consultan (PERC) pun demikian bahwa, kualitas pendidikan di maluku Utara masih terkategori pada urutan ke 29 dari 33 provinsi di Indonesia.


Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa,  betapa buruknya tingkat pendidikan di Maluku Utara dan hal ini diperlukan peningkatan dan mutu SDM. Padahal kita punya SDA Dan  jika kita merujuk pada UU No 20 Tahun 2003, pasal 31 Ayat 1 Dan 2 UUD 1945 bahwa sesungguhnya, pendidikan tidak hanya sebagai hak, melainkan juga sebagai kewajiban yang diperoleh bagi setiap anak bangsa . Dan negara wajib membiayainya.

Tapi to, sistem pendidikan kita saat ini malah  tak jauh beda jika kita konotasikan dengan sistem pendidikan di masa Hindia Belanda terkait dengan politics etis yang di cetuskan oleh Van deventer..?

Jika kita membaca kembali politik Etis atau yang kita kenal "politik balas Budi" (Hindia-Belanda) yang dicetuskan oleh Van Deventer. Dalam pandangan kita mungkin merupakan sebuah balas dendam. Karenanya pendidikan, hanya diperuntukkan bagi kalangan (bangsawan) yang bersekutu dengan pemerintah Hindia-Belanda dikala itu.

Sejarah pada masa lalu  (hindia-belanda) terdapat dua jenis sekolah dasar, yang kita kenal yakni "Hollandsche Inlandsche School" (HIS) sekolah untuk kaum pribumi dan Europesche Lager School (ELS) sekolah untuk bangsa-bangsa eropa, beberapa pribumi dan tionghoa terpilih.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun