Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Tapi Bukan Merdeka Berfikir

Disaat yang sama, tidak semua orang pada masa itu bisa sekolah di HIS maupun ELS. Hanya anak-anak dari kalangan bangsawan (ningrat) lah yg bisa menyekolahkan anaknya,

Dan ketika kita melangkah ke peradaban 100 tahun depan, kini kondisi pendidikan di Indonesia  memang tak  jauh beda. Lagi-lagi biaya pendidikan (sekolah) terasa mahal dan tidak bisa diakses oleh semua orang, terkecuali orang kaya. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Eko Prasetyo dalam bukunya yang bertajuk "Orang miskin dilarang sekolah" adalah sama halnya orang miskin dilarang sakit.  Inikah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka ?

Jadi rasanya tak adil, sebab pendidikan bukan sekedar dalam tataran gagasan,  tetapi sudah semestinya dimanifestasikan melalui  sentuhan tangan negara. Padahal menurut menteri pendidikan dan kebudayaan "Nadiem Makarim"  penerapan Kurikulum Merdeka belajar diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. 

Long life Education.

Dalam era yang serba dinamis dan kompleks, Kurikulum Merdeka belajar menjadi solusi pendidikan yang holistik dan kreatif, sehingga siswa dapat bersaing dengan baik di tingkat global. Namun sistem yang dirasakan hanya bagi mereka yang berpunya..

Disaat yang sama, saya pun sepakat dengan tanggapan dari  akademisi dan juga selaku Tokoh mudah Malut D.I.Y  Dr. King Faisal, yang mengutarakan secara detail itu benar adanya bahwasannya, investasi terbesar manusia adalah pendidikan. Namun indeks prestasi manusia (IPM) di Malut dalam sektor pendidikan kini masih terbilang dibawa rata2. Padahal, kita punya SDA yg mumpuni, Tapi berapa persen corporat Sosial responsibility (CSR) yang diprioritaskan buat SDM Maluku Utara untuk mengenyam pendidikan secara merata. ?

Implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Bukan merdeka berfikir.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai solusi untuk mengatasi disparitas pendidikan antara daerah pesisir dan daratan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Senin (5/4).

Menurut Nadiem, Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mengakomodasi potensi lokal dan kebutuhan sosial di wilayah yang bersangkutan. Dengan begitu, pendidikan dapat lebih relevan dan bermakna bagi siswa, serta dapat membantu mengurangi disparitas antara daerah pesisir dan daratan.

kurikulum Merdeka belajar yang didesain oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut adalah untuk mengakomodasi potensi lokal dan kebutuhan sosial di wilayah masing-masing.  Dengan demikian, pendidikan tidak lagi terkesan dipaksakan dari luar, melainkan relevan dan bermakna bagi siswa.

Sedangkan setelah era reformasi saja, kurikulum di Indonesia hanya berganti sebanyak empat kali. Dimulai dari Revisi Kurikulum 1994 yang diterapkan tahun 1998 hingga Kurikulum Merdeka yang diterapkan tahun 2022. Berdasarkan data yang ada tentu telah mematahkan pendapat bahwa ganti Menteri pasti ganti kurikulum.