Mohon tunggu...
Arifin BeHa
Arifin BeHa Mohon Tunggu... Penulis - Wartawan senior tinggal di Surabaya

Wartawan senior tinggal di Surabaya. Dan penulis buku.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Rekam Biometrik, Sebuah Trik yang Menggelitik

25 Januari 2019   17:41 Diperbarui: 25 Januari 2019   20:11 142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Antre rekam biometrik di BG Junction, Surabaya pada 17 Januari 2019 (Dok Pribadi)

Jujur. Saya harus menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk -utamanya, untuk ratusan ribu calon jemaah Haji dan Umrah.

Pemerintah Indonesia melarang kegiatan perekaman data sidik jari dan retina mata. Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel, lembaga yang diserahi tugas oleh Kedubes Arab Saudi sudah disurati. Mereka tak boleh rekam biometrik atas Warga Negara Indonesia tanpa adanya perjanjian khusus.

Pemerintah tegas. Meskipun, saya beri embel-embel: tidak tercantum mulai berlaku kapan larangan tersebut. Sebatas diumumkan. 

Tetapi hebat. Karena rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Rabu, 23/1/2019) melibatkan lima institusi. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Agama (Kemnag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Catatan penting isi rapat, menyepakati ada penundaan kegiatan rekam biometrik untuk persyaratan visa kunjungan ke Arab Saudi. VSF Tasheel yang selama ini menjalankan rekam biometrik harus menghentikan operasional mereka di Indonesia.

VFS Tasheel sebuah perusahaan mitra outsourcing visa resmi ditunjuk Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Tak hanya di Indonesia, mereka juga beroperasi di negara lain.

Warga Indonesia mengajukan visa ke Arab Saudi jumlahnya terus meningkat, terutama untuk tujuan ibadah umrah dan haji. Nah, permohonan visa ini menjadi terhambat. Operasional VSF Tasheel hanya ada di ibukota provinsi.

Pemberlakuan rekam biometrik oleh Otoritas Arab Saudi dimaksudkan untuk mengurangi antrean saat kedatangan di Bandara Jedah atau Madinah. Tetapi kebijakan itu malah menjadi prosedur tambahan. Menyulitkan masyarakat.

Praktik lapangannya amburadul. Parahnya lagi, di Jedah dan Madinah Jemaah Umrah tetap masih mengulang sidik jari dan rekam mata. Secara manual. Masih seperti dulu, alias tak ada perubahan.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) dan Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah Haji Indonesia (Patuhi) sudah berulangkali menyuarakan aksi protes. Sikap ini bisa dimaklumi.

Saya juga menyoroti soal biometrik. Tulisan "Repotnya Rekam Biometrik untuk Calon Jemaah Umrah dan Haji" itu menimbulkan banyak pertanyaan. Bisa jadi lantaran ada yang mungkin kurang berkenan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun