Kebebasan yang kebablasan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia menimbulkan dampak di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang hukum. Meskipun supremasi hukum digembor-gemborkan disana-sini, tetapi dalamkeyataannya penghormatan terhadap hukum hanya prosedural saja. Dengan adanya kebebasan yang terlalu bebas justru malah memberi jalan kepada masyarakat untuk bertindak “semau gue”. Kenakalan sebagian oknum penegak hukum dan para mafia hukum atau makelar kasus telah menciderai citra sebagai alat untuk mencapai keadilan. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan adalah salah satunya, kemudian juga masalah Arthalita Suryani yang bisa menyulap sel tahanan menjadi bak hotel bintang 5. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komplotan antara makelar kasus dan oknum penegak hukum yang nakal. Para tahanan yang berduit dapat bertindak bebas seperti halnya bukan seorang tahanan. Mereka dapat menikmati fasilitas seperti rumah sendiri, serta bisa berkeliaran bebas di luar sana akibat adanya “sogokan” oleh para mafia hukum.
Kenyataan inilah yang dapat menjadi penyebab lumpuhnya hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia sangatlah amburadul, pelaksanaan penegakan hukum Indonesia masih bisa dimanipulasi. Tak jarang mereka yang berduit menggunakan kekayaanya sebagai senjata saat menghadapi kasus hukum. Para penegak hukumpun tak kalah nakalnya. Mereka tak segan-segan untuk menerima uang panas tersebut. Mereka tak menyadari akan arti penting penegakan hukum di Indonesia, tak jarang mereka mengabaikan asas keadilan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Acap kali para oknum yang berwajib bertindak diskriminatif terhadap si miskin. Para elite mendapat perlakuan yang sangat istimewa, akan tetapi mereka rakyat biasa justru mendapat perlakuan yang sangat tidak adil. Para koruptor dan penjahat kelas kakap yang berduit diperlakukan sangat istimewa, bahkan sampai-sampai melanggar hakikat daripada adil tersebut. Tak jarang ganjaran yang mereka terima tak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka justru mendapat hukuman ringan yang tak setimpal. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada rakyat biasa di Indonesia. Mereka yang katakanlah hanya mencuri sandal, atau biji kakao benar-benar merasakan pahitnya hidup di dalam sel, berbeda dengan para elite bangsa ini. Rakyat biasa sering menerima ketidakadilan tersebut, tetapi mereka hanya pasrah menerima dengan ketidak berdayaan mereka. Kenyataan inilah yang membuat penegakan hukum di Indonesia mengalami kelumpuhan. Penegakan hukum di Indonesia tidak mampu berjalan sesuai koridor yang berlaku. Hukum Indonesia runcing dihadapan rakyat biasa, akan tetapi tumpul bila dihadapan para elite bangsa.