[caption id="attachment_200453" align="alignright" width="300" caption="sumber: search engine from google.com"][/caption] Beban legislasi DPR untuk tahun 2010 ini sangat berat. Hal tersebut tidak terlepas dari target legislasi yang disusun oleh anggota DPR sendiri yang sangat “wah” dari segi kuantitas. Tercatat ada 70 RUU yang menjadi agenda prioritas untuk disahkan pada tahun ini, yang terdiri dari 36 RUU usulan DPR dan 34 usulan pemerintah. Dan dari 70 RUU tersebut, baru 4 yang beralih status menjadi undang-undang. Sisanya?
Empat UU yang berhasil disahkan sedianya juga bukanlah UU yang menjadi agenda utama DPR. Hal ini karena ke-4 UU tersebut tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2010. Empat UU tersebut diantaranya RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2008, RUU Pencabutan Perppu No 4 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, RUU APBN-P 2010, dan RUU Ratifikasi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara.
Sementara 70 RUU yang ditargetkan dibahas dan disahkan pada tahun ini mengalami kemandegan kronis. Dalam catatan Baleg misalnya baru 9 RUU yang masuk dalam tahapan pertama, pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Ini berarti 61 RUU sisanya masih dalam tahapan pengumpulan materi dan/atau penyusunan draft RUU. Salah satu diantara RUU yang terkatung-katung itu adalah revisi UU Zakat.
Mari berpikir realistis nan matematis.
Bulan Juli ini, DPR baru saja menyelesaikan kegiatan reses daerah pada 12 Juli lalu. Kemudian tanggal 30 Juli kembali Aleg DPR akan menunaikan tugas konstitusinya ke daerah. Lagi-lagi reses! Seorang teman sempat berceletuk, “Gimana sih, DPR kok kerjanya cuma reses?”. Kemudian DPR akan kembali masuk dalam masa persidangan pada medio Agustus, bertepatan dengan momentum pidato kenegaraan Presiden NKRI.
70 RUU untuk dibahas dalam jangka waktu empat bulan kurang. Kira-kira jika dihitung hari kerja efektif dan penghitungan waktu reses (lagi) mungkin sekitar 3 bulan saja. Ini berarti per-bulannya DPR wajib hukumnya untuk mengesahkan tak kurang dari 23 UU! Bayangkan, hampir setiap harinya gedung dewan akan ramai dengan bunyi ketak-ketok palu pengesahan undang-undang. Waduh, ini memang hanya ilustrasi hiperbolik dari saya saja. Kenyataannya rapat paripurna diagendakan paling tidak seminggu sekali.
Perlu juga diingat bahwa DPR tak hanya bertugas di bidang legislasi semata. Tapi juga ada tugas budgetting dan supervisi dari kinerja pemerintah. Jadi, hari-hari ke depan DPR harus pandai dalam membagi waktunya untuk menuntaskan tiga tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Apakah mungkin?
Saya sebagai warga negara yang (berusaha berpikir) baik, tentu berharap aleg senayan mampu menuntaskan target yang disusun oleh mereka sendiri. 70 Rancangan Undang-Undang! Haruskah mereka begadang? Saya dengan rendah hati menyatakan IYA, mereka harus begadang pagi-siang-malam untuk waktu-waktu ke depan. Mereka harus menyelesaikan semua tugas mereka dengan paripurna di 2010 ini. Jangan mengulang kesalahan DPR periode lalu, terlalu santai di masa awal periode, sehingga banyak menyisakan hutang legislasi di akhir masa periode.
Bagaimana membuat dewan yang terhormat kuat begadang? Seorang kerabat saya pernah memberikan tips begadang versi beliau. Dulu - ketika masih lumayan muda - kerabat saya ini sering bolak-balik Jakarta-Yogyakarta dengan kendaraan pribadi, tanpa stunt-driver. Tips yang diajarkan kepada saya agar kuat melek semalam-suntuk mengemudi adalah meminum obat kuat pria! It really work!
Kini, dalam rangka mendukung kemajuan bangsa dan negara ini, saya ingin mengimplementasikan saran kerabat saya itu kepada para anggota dewan yang terhormat di Senayan sana., Viagra 'tuk Aleg Senayan. Harapannya mereka akan kuat begadang bekerja, dan menyelesaikan target legislasi prolegnas 2010. Saya hanya berharap, jantung Aleg Senayan kuat semua. Semoga. *** (rief)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
