Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang dasar pikiran pemilihan umum menjelaskan. "Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itua adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang diabdikan untuk kesejahteraan rakyat".
Dalam proses demokratisasi, media memegang peran yang sangat penting sebagai sarana penyaluran informasi kepada masyarakat. Namun, pada pemberitaan mengenai Capres-Cawapres Pemilu 2024, independensi media sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Tulisan ini akan membahas beberapa masalah yang muncul dalam konteks independensi media, utamanya media televisi, selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
Pengaruh Pemilik Media
Salah satu persoalan utama dalam menjaga independensi media adalah pemilik dari media itu sendiri. Banyak stasiun televisi di Indonesia dimiliki oleh para kelompok usaha atau individu tertentu, yang berkemungkinan memiliki kepentingan politik maupun ekonomi. Hal ini justru dapat mengakibatkan pemberitaan yang disampaikan tidak netral dan bersifat menguntungkan bagi salah satu kandidat, pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi publik dalam memilih.
Persaingan Bisnis Ketat
Persaingan bisnis yang ketat pada industri media utamanya stasiun televisi, juga dapat mengancam independensi media. Persaingan antar stasiun televisi bersaing demi mendapatkan rating tertinggi, dan pada akhirnya menghasilkan pemberitaan yang sensasional seperti, pemberian judul yang bersifat dramatis dan juga kontroversi, ditambah dengan visual gambar berupa foto berisi Capres-Cawapres, dengan tujuan menarik perhatian pemirsa.
Adanya Tekanan Politik
Tekanan politik merupakan ancaman serius terhadap independensi media, seperti halnya yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru. Pemerintah maupun yang berasal dari kubu politik tertentu memungkinkan untuk mencoba mempengaruhi informasi atau narasi yang disampaikan oleh stasiun televisi kepada masyarakat, bisa berupa intensif ataupun berupa sanksi. Menjelang pemilu, tekanan politik bisa mengarah pada pembatasan informasi atau biasa disebut membatasi kebebasan pers dalam memberikan pemberitaan yang obyektif dan adil.
Etika Dalam Jurnalistik
Menjadi masalah yang sangat serius bagi seorang jurnalis apabila tidak patuh terhadap etika jurnalistik. Terkadang, jurnalis dapat terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti menyebarkan berita bohong atau mengambil kutipan dari sumber yang tidak terpercaya.Â
Dalam situasi pemilu saat ini, kecepatan informasi dan ketepatan informasi sangat penting, praktik-praktik yang tidak dibenarkan dapat merusak integritas dan independensi sebuah media, serta melanggar kode etik jurnalistik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial demi kepentingan publik. Sebab kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negara, dalam hal ini yaitu pemberitaan Capres-Cawapres jelang Pemilu 2024.
