Memaknai Peran Guru dalam Membangun Peradaban Pasca Covid-19

Sudah lebih dari sembilan bulan pasca putera-puteri kita menjalankan program belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Minggu lalu, saya menyempatkan diri untuk mengikuti penjelasan dari empat Menteri terkait wacana pembukaan sekolah secara fisik dimulai pada bulan Januari tabun depn (2021). 

Di satu sisi, sebagai orang tua, kita semua mungkin masih khawatir terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan putera-puteri kita saat menjalankan sekolah secara tata muka, mengingat ancaman pandemi Covid-19 di sejumlah Daerah di Nusantara belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. 

Namun sebagai warga negara yang Baik, tak ada salahnya bila kita coba mencermati beberapa point yang melandasi keputusan tersebut. Dengan penuh obyektivitas, saya turut mendengarkan setiap kalimat yang diungkapkan. 

Pertama, terkait evaluasi pelaksanaan PJJ selama ini. Study yang dilakukan menunjukkan bahwa di wilayah yang Masuk dalam zona hijau, ternyata jumlah sekolah yang menjalankan tatap muka fisik cukup kecil, padahal wilayah mereka tergolong aman. Sebaliknya di beberapa wilayah yang Masuk dalam zona merah, ternyata ada beberapa sekolah yang tetap melakukan tatap muka, padahal risiko pandemi cukup tinggi. 

Kedua, adanya sejumlah masalah yang muncul akibat PJJ, mulai dari teridentifikasinya tindak kekerasan pada Anak ketika berada di rumah, hingga ancaman putus sekolah karena masalah ekonomi. Patut disadari bahwa PJJ telah membuka peluang bagi siswa untuk memanfaatkan waktu luangnya dalam membantu orang tua dari sisi ekonomi. Terlebih bagi keluarga yang terdampak secara ekonomi oleh Covid-19 ini. 

Hasil studi itupun menunjukkan bahwa tidak semua daerah mempunyai tingkat kesiapan yang sama dalam menjalankan PJJ. Ada begitu banyak wilayah di Nusantara yang belum dapat memperoleh akses internet dengang stabil. Kondisi geografis seringkali menjadi penghambat dalam memperoleh sinyal sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara efektif.

Atas dasar semua pertimbangan tersebut maka keputusan untuk melakukan pembelajiran secara tata muka kemudian diserahkan kepada Kepala Daerah masing-masing, tentunya dengan mengedepankan prinsip kesehatan dan keselamatan seluruh pemangku kepentingan. Pada konteks tersebut, keputusan untuk membuka sekolah dengan tatap muka dilakukan secara berjenjang. 

Setelah para Kepala Daerah memutuskan untuk membuka kegiatan sekolah, maka setiap sekolah terlebih dahulu diminta untuk mengisi daftar kesiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran selama Covid-19 terjadi. Setelah dieri ijin maka keputusan diserahkan kepada Sekolah berikut Komite Sekolah untuk memutuskannya. 

Artinya bila ada keberatan dari orang tua yang kemudian disampaikan oleh Komite Sekolah maka bisa jadi kegiatan PJJ akan tetap diteruskan pada semester gene than 2020/2021 mandating.

Namun bila tidak ada yang berkeberatan maka kegiatan tatar muka akan dijalankan melalui rangkaian protokol kesehatan tertentu. Seperti misalnya pengaturan jarak duduk antar bangku sekolah (menjadi 1,5 meter) hingga larangan seperti berolah raga bersama serta aktivitas lain yang mengundang kerumunan masa.

Mencermati hal tersebut, saya seakan Tengah diposisikan sebagai seorang murid. Sebagai seorang ayah, saya mendudukkan setiap kekhawatiran yang ada pada arahan para guru. Ini bukanlah hal yang mudah tentunya juga bagi para Guru. Mereka tidak Hanya memikirkan keselamatan para siswa, namun juga keselamatan dirinya.