Mohon tunggu...
Alexander Arie
Alexander Arie Mohon Tunggu... Administrasi - Lulusan Apoteker dan Ilmu Administrasi

Penulis OOM ALFA (Bukune, 2013) dan Asyik dan Pelik Jadi Katolik (Buku Mojok, 2021). Dapat dipantau di @ariesadhar dan ariesadhar.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kabinet Kerja Mulai Tidak Sinkron?

12 Januari 2015   05:21 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:20 165
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tadi saya ngeteh sendirian di sebuah kafe di Jalan Cikini, sungguh kelakuan yang jomlo habis. Meskipun teh saya sudah habis, saya tetap berakting tehnya masih ada karena di meja sebelah ada relawan Jokowi sedang ngobrol. Sekilas pandang saya jadi tahu jeroan di pemerintahan, termasuk almamater pejabat-pejabat yang diangkat. Sejauh diomongkan tadi, tidak sedikitpun tersebut universitas swasta.

Dari pembicaraan tadi, saya mengutip beberapa hal. Pertama, mulai tampaknya ketidaksinkronan kerja dari Kabinet Kerja. Sebagai misal, meja sebelah tadi mengambil kasus rapat di hotel. Kita tahu bahwa hotel-hotel di beberapa Kabupaten/Kota sangat tergantung dengan rapat PNS. Begitu dilarang, mereka mengadu ke Menteri Pariwisata. Pertanyaan besarnya, ketika larangan rapat di hotel MenPAN-RB dikeluarkan, apakah sudah tanya-tanya sama Menpar? Itu yang dipertanyakan oleh seseorang di meja sebelah kepada ibu-ibu relawan Jokowi yang sedang makan Mi Aceh.

Lalu soal LCC, kita tahu sebuah kementerian kaya mewajibkan PNS-nya naik benda ini. Bisik-bisik di warung Tegal, seorang PNS kementerian itu mengeluh tidak boleh naik Garuda ke sebuah kota di Papua, padahal dia akan rela hati menalangi selisih 200 ribu dengan harga tiket Lion. Ini juga aneh, Garuda itu kan milik negara, masak negara dilarang memberikan uang kepada negara? Begitu keluhan seorang laki-laki yang makan nasi goreng kampung. Agak aneh ketika Menteri Rini tidak ambil konsen soal ini, mengingat Garuda sendiri statusnya masih banyak hutang--meski arus kasnya terbilang lancar.

Masih soal LCC ini, kita tahu dulu Menhub EE Mangindaan sudah meneken kenaikan tarif batas bawah--tapi nggak ada yang ngeh. Sekarang, Menhub Jonan menetapkan angka 40%. Nah, kementerian tertentu menyuruh LCC agar hemat, kementerian lainnya menaikkan tarif batas bawah LCC itu. Lagi, tidak sinkron.

Padahal sedari awal, yang ditekankan adalah ego sektoral. Mas-mas yang cepat banget makan Mi Aceh tadi kemudian menekankan bahwa ada ego sektoral yang jelas di berbagai Kementerian terkait kebijakan masing-masing. Bahkan mas-mas itu bilang bahwa beberapa menteri itu AJS, Asal Jokowi Senang.

Well, saya ngeteh sudah terlalu lama. Pembicaraan masih hangat, namun saya memilih untuk mlipir. Melanjutkan kisah, melihat jalanan sebagai kisah nyata negeri ini. Semoga pembicaraan di kafe tadi sampai ke Presiden. Amin.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun