Audit BPK dan Kenaikan Harga Elpiji Non Subsidi

Sebenarnya balik-balik lagi ke niatan manusia. Segala ingin untung besar, maka gas 3 kg dioplos jadi gas 12 kg. Dapat deh keuntungan lebih besar. Ini masalah manusia, ehm, lebih tepatnya manusia Indonesia. Di kita ini sudah banyak peraturan dan ketentuan yang dibuat untuk meminimalisasi korupsi dan kerugian negara. Sebut saja aturan tentang pengadaan via PP nomor 70 tahun 2012. Pengadaan sekarang ribetnya minta ampun. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kaum-kaum nakal yang ingin keuntungan sendiri. Kalau niatan nakal itu nggak ada, niscaya aturan ribet itu tidak akan ada. Sama halnya dengan elpiji ini. Kalau peruntukannya sesuai, melon untuk menengah ke bawah, biru untuk menengah ke atas pasti damai.

Satu hal yang penting, Pak Adi bilang bahwa Pertamina sudah menyiapkan sistem pengendaliannya. Semoga saja demikian, sehingga peruntukan subsidi menjadi tepat guna. Lagipula, ya, kadang saya berpikir bahwa negeri ini nggak mengeluh sebenarnya. Sebagai gambaran, harga rokok--yang jelas-jelas bukan kebutuhan primer--naik, bukannya mengurangi rokok, malah tetap saja beli. Kalau rokok yang jelas-jelas bukan primer saja bisa, berarti gas sebenarnya bisa juga kan ya?

Sebagai penutup, semoga pernyataan Pertamina soal pengendalian itu benar adanya. Dengan demikian, rekomendasi BPK yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu bisa dilaksanakan. Ah, saya yakin Inspektorat di Kementerian atau Lembaga Negara manapun pasti paham betapa kuatnya temuan BPK dan upaya tindak lanjutnya. Saya yakin semua petinggi Kementerian atau Lembaga Negara sangat peduli pada hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Ketik saja 'raih WTP' di Google, hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara mencanangkannya. Pertamina sebagai salah satu auditan pasti juga peduli dan merasakan beban untuk tindak lanjut itu dengan solusi yang sama-sama baik bagi Pertamina dan masyarakat. Semoga saja demikian.

Salam!