Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya, alam, dan sumber daya manusia, telah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya membangun dan memajukan bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah melalui berbagai perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi arah pembangunannya. Dalam konteks ini, Megawati Soekarnoputri, salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia, mengungkapkan keinginannya yang tulus untuk melihat bangsanya maju dan sejahtera sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Megawati Soekarnoputri, yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004, menyuarakan pandangannya tentang pentingnya menjunjung tinggi aturan hukum dan perundangan dalam membangun negara. Beliau menegaskan bahwa cita-cita untuk melihat kemajuan Indonesia tidak boleh terpisah dari kerangka hukum yang ada. Ini menunjukkan kepedulian dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks politik Indonesia, kepatuhan terhadap perundangan dan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang independen sangatlah penting untuk memastikan adanya pemerintahan yang baik dan transparan. Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum harus menjadi pijakan utama dalam setiap langkah pembangunan negara, sehingga pembangunan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, Megawati Soekarnoputri juga menyoroti pentingnya independensi dan profesionalisme lembaga-lembaga penegak hukum. Hanya dengan memiliki lembaga penegak hukum yang kuat dan independen, negara dapat mencegah dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pernyataan Megawati Soekarnoputri ini juga mencerminkan keinginan untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Dalam sebuah negara demokratis, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta memperkuat lembaga-lembaga hukum harus terus didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.
Sebagai penutup, pernyataan "Saya maunya bangsa saya beres, sesuai perundangan bukan maunya saya" dari Megawati Soekarnoputri menggambarkan sikap yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap pembangunan Indonesia. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Semoga semangat dan visi tersebut dapat terus menginspirasi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan lebih berarti.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H