Mohon tunggu...
Ari ElfinTaris
Ari ElfinTaris Mohon Tunggu... Mahasiswa - Hadir jika ingin menulis

Menuang apa yang ada di kepala

Selanjutnya

Tutup

Money

Risiko Rencana PPN Multitarif bagi Perusahaan Mewah

16 Juni 2021   16:09 Diperbarui: 16 Juni 2021   16:15 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto : Departemen Store Mewah Ini Bangkrut, Tak Kuat Dihajar Corona? (cnbcindonesia.com) 

Apalagi sekarang ini kebanyakan ekonomi kelas menengah keatas melakukan savings karena pandemic ini. Mereka cenderung melindungi uangnya untuk kejadian yang tidak diinginkan. Mereka bukannya tidak memiliki daya beli tetapi lebih kearah pencegahan saat pandemic ini. Jika kenaikan pajak tidak diimbangi dengan banyaknya konsumen maka ujungnya adalah penurunan produksi dan perusahaan bisa bangkrut atau PHK.

Bagaimana Seharusnya Pemerintah Menanggapi hal ini 

Pemerintah dapat melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai penerapan peningkatan pajak pada perusahaan-perusahaan mewah. Pemerintah juga turut memperhatikan data pembelian konsumen perusahaan mewah. 

Tentu peningkatan pajak setiap perusahaan mewah tidak bisa dipukul sama rata. Pemerintah harus bisa memastikan perusahaan mewah mana yang wajib menerapkan kenaikan pajak dan mana perusahaan mewah yang masih survive dari kebangkrutan.

Foto : Departemen Store Mewah Ini Bangkrut, Tak Kuat Dihajar Corona? (cnbcindonesia.com) 
Foto : Departemen Store Mewah Ini Bangkrut, Tak Kuat Dihajar Corona? (cnbcindonesia.com) 

Jangan sampai kejadian departemen store mewah, Neiman Marcus Group, di Amerika Serikat terjadi di Indonesia. Departemen store ini mengalami kebangkrutan akibat pandemik ini. 

Bahkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan hanya karena pandemik, tidak ada masalah lain yang menyebabkan kebangkrutan. Jangan sampai peningkatan pajak ini justru menambah permasalahan baru bagi perusahaan-perusahaan mewah. 

Dampak dari kebangkrutan sebuah perusahaan justru akan menambahkan permasalahan baru bagi ekonomi Indonesia. Akan terjadi PHK besar-besaran sehingga banyak orang akan kehilangan daya beli. Ketika daya beli sedikit maka roda ekonomi akan sulit dijalankan. Selain daya beli masyarakat yang berkurang, pemerintah tentunya juga akan kehilangan sumber pemasukan dari pajak perusahaan mewah tersebut.

AET_12

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun