[caption id="attachment_92269" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption] Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya berang juga dengan “ulah” media massa yang sering mengritik kinerja pemerintah. Kegalauan mantan aktivis mahasiswa UI di era 1970-an ini diwujudkan dengan ancaman boikot iklan dari lembaga negara di media tersebut. Di samping itu, ia juga mengancam agar pejabat pemerintah tak bersedia ketika diminta wawancara oleh media tersebut saat prime time. Kondisi demikian sangat kontras dengan kenyataan selama ini, “pengejaran” image politik. Pernyataan Seskab Dipo Alam ini menyeret kita pada kenangan masa lalu. Semua hampir pasti ingat tentang Menteri Penerangan Harmoko yang dengan begitu hebatnya mengontrol pemberitaan media massa. Apakah hal demikian yang hendak dicari? Atau sekedar gertak sambal agar media massa menunjukkan sikap positif terhadap pemerintah? Semua itu bisa saja terjadi. Kita hanya bisa menafsirkan saja. Kritik terus-menerus oleh sejumlah media massa dinilai dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Apalagi hal itu dilakukan secara berulang seperti tak kenal waktu. Menurut Dipo Alam, investor dapat angkat kaki/urung menanamkan investinya bila media massa menayangkan kekerasan secara berulang. “Ini, kan, membuat investor lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap,” katanya. (Kompas .com) Ketidaksukaan Seskab terhadap beberapa media massa dengan menggulirkan ancaman harusnya tak terjadi. Pilihan kita untuk memberikan kebebasan pada pers harus diterima dengan segala konsekuensinya. Tak perlu ancaman seperti itu karena sikap tersebut menunjukkan ketakutan pemerintah dengan kritik meski mengaku tak anti terhadap hal itu. Inilah dunia kita saat ini. pers bebas dan apa pun bisa dilakukan sepanjang tak melanggar kaidah/kode etik jurnalistik. Jurnalisme memunyai dunia sendiri. Jurnalisme mengritik sesuatu bukan lah tanpa alasan. Kritik tersebut lahir sebagai buah dari sikap yang diambil media tersebut terhadap persoalan tertentu. Dunia pers bebas menentukan sikapnya secara independen. Tak perlu tunduk pada kekuasaan. Pers bebas, jurnalisme dengan sikap. Lebih aneh lagi adanya ancaman larangan untuk diwawancarai ketika prime time. Hal ini tentunya akan sangat merugikan pemerintah bila dilakukan karena ketiadaan jawaban atas suatu kritik yang dilayangkan. Pernyataan ancaman Seskab harusnya tak terjadi dalam menyikapi sikap suatu media massa terhadap persoalan tertentu. Ada mekanisme yang bisa ditempuh agar “perlawanan” tersebut lebih berarti, jadi pelajaran bagi siapa pun. Keberadaan Dewan Pers harus dimanfaatkan bilamana hal tersebut terkait media massa cetak. Komisi Penyiaran Indonesia harus dioptimalkan ketika ada suatu kejanggalan atas suatu pemberitaan. Bukan sekedar mengancam boikot iklan atau larangan untuk wawancara bagi pejabat. Ini bentuk kemunduran demokrasi bila langkah prosedural yang sudah tersedia hanya dianggap sebelah mata. Pers bebas, jurnalisme dengan sikap. Premis ini harusnya jadi pedoman bagaimana memotret dunia jurnalistik, bukan melalui pendekatan kekuasaan. Pers bebas menempatkan posisinya di mana saja. Kebebasan dengan sikap tertentu merupakan kunci bagaiamana ketika suatu media massa dinilai tak proporsional. Sikap harus dibalas dengan sikap, bukan ancaman. Jika media mainstream dinilai tak berpihak, lawan lah dengan media alternatif. Ancaman terhadap media massa merupakan tindakan kontra-produktif, tak menyelesaikan persoalan, malah semakin menambah masalah.
