Ketimpangan Etnis di Malaysia: Meninjau Dampak yang Terjadi pada Beberapa Aspek Kehidupan

Berawal dari Sejarah Negara Malaysia itu sendiri, dimulai dari masa kolonial Britania Raya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan mendatangkan pekerja imigran dari china dan india dalam jumlah besar yang mengakibatkan banyak nya etnis yang beragam ditanah melayu dengan tiga kelompok utama seperti melayu, cina, dan india. Pasca kemerdekaan Malaysia (1957) mulai adanya ketimpangan sosial maupun ekonomi yang signifikan antara etnis melayu dan non-melayu. Etnis melayu cenderung berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingan etnis cina dan india.

Sehingga pada tahun 1960-an pemerintah Malaysia menerapkan berbagai kebijakan afirmatif untuk meningkatkan posisi ekonomi dan politik etnis melayu. Dalam kebijakan ini mencakup kedalam kuota pendidikan, pekerjaan, dan bisnis untuk etnis Melayu. Yang menimbulkan ketegangan konflik dengan kelompok etnis lain yang merasa diperlakukan yang tidak adil dari pemerintah Malaysia. Dampak dari kebijakan yang merugikan bagi etnis non-melayu dengan terjadi nya kerusuhan etnis antara Melayu dan Cina yang memyebabkan korban jiwa pada tanggal 13 Mei 1969. Faktor lain yang menyebab kan kerusuhan pada tahun 1969 dipicu oleh hasil Pemilu tahun 1969 yang dianggap menguntungkan etnis cina. Dengan terjadi nya peristiwa tersebut menjadi Pelajaran penting bagi Malaysia untuk meningkatkan toleransi dan kesetaraan antar-etnis.

Ketimpangan etnis di Malaysia dalam bidang ekonomi terjadi karena berbagai kebijakan dan praktik yang memberikan preferensi kepada etnis Melayu. Kebijakan dari pemerintah Malaysia yang berlaku dari 1971 hingga 1990 memberikan hak Istimewa kepada etnis melayu dalam pemberian tanah, posisi pemerintahan, dan kesempatan bisnis yang menyebabkan diskriminasi terhadap etnis non-melayu seperti etnis cina dan india, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesempatan bisnis.

Pada saat ini ketimpangan etnis melayu masih tertinggal jauh dengan etnis lain dengan pendapatan per kapita orang melayu sekitar RM5,228 pada tahun 2023, sementara orang Cina RM8,371 dan India RM6,126. Kepemilikan saham publik pun orang melayu masih dibawah target 30% yang saat ini masih di angka 23,4% pada tahun 2023. Yang menyebabkan presentase angka kemiskinan orang Melayu sekitar 5,6%, sementara orang Cina 1,0% dan India 2,4% pada tahun yang sama.

Berbeda dengan sektor Pendidikan dan keterwakilan dalam pemerintahan yang masih di ungguli oleh etnis Melayu seperti yang berlangsung saat di Malaysia, Masyarakat etnis melayu mendapatkan presentase tertinggi di bidang Pendidikan dengan 60% yang masuk di universitas negeri pada tahun 2023, diikuti dengan etnis Cina 35% dan India hanya 5%. Hal yang sama terjadi akibat dari kebijakan pemerintah Malaysia dari keterwakilan di sektor pemerintahan maupun publik. Dalam sistem politik Malaysia yang menganut konsep "Demokrasi Bermazhab", keterwakilan etnis di parlemen dan pemerintahan etnis Melayu menempati sekitar 70% dikursi dewan rakyat disusul oleh etnis Cina dan India yang presentase nya masing masing sekitar 23% dan 7%. Begitupun  dalam representasi kabinet Perdana Menteri saat ini, sekitar 70% Menteri berasal dari etnis Melayu dan etnis Cina dan India memegang sekitar 20% dan 10% kursi Menteri.  

Meskipun terjadi perbaikan dalam beberapa aspek, ketimpangan etnis di Malaysa masih tampak jelas di berbagai bidang. Pemerintah terus untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dengan melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan afirmatif. Pada kenyataannya etnis Melayu tetap mendominasi posisi-posisi kunci sektor politik di Malaysia.