Mohon tunggu...
Arief Noviandi
Arief Noviandi Mohon Tunggu... Konsultan - Praktisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyuka Caffe Latte dan Cappucino, tak kuat kopi hitam. Suka menyelami kata-kata dan grafis di media sosial.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

3 Kelompok Masyarakat dalam Sikapi Perppu Ormas

17 Juli 2017   10:28 Diperbarui: 17 Juli 2017   11:39 820
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bentrokan antar anggota masyarakat seperti ini juga merupakan salah satu alasan kedaruratan Perppu Ormas versi Pemerintah.

Seruput sedikit foam diatas kopi saya.

Lanjut. Kelompok Ketiga adalah mereka yang juga menolak karena Perppu Ormas ini dianggap indikasi bahwa Pemerintah tidak demokratis dan otoriter. Pada dasarnya mereka sebenarnya juga tidak setuju dengan ormas-ormas anti Pancasila dan NKRI, tapi kelompok ini menginginkan proses pembubaran ormas tetap melalui proses pengadilan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Organisasi seperti Komnas HAM, Imparsial, Kontras dan PSHK termasuk yang berada di kelompok ini.

Lalu apa yang harus dilakukan Pemerintah?

Kesulitan terbesar dari Pemerintah untuk memuluskan jalan Perppu Ormas ini dikarenakan stigma negatif yang ditempelkan dan dibesar-besarkan oleh kelompok yang kontra bahwa rezim saat ini anti Islam. Sebagai agama terbesar yang di anut oleh penduduk Indonesia, bila hal ini tidak ditanggapi secara serius, akan berakibat fatal bagi Pemerintah.

Pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan merangkul Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia sebagai ormas dan lembaga yang merepresentasikan Islam agar terus mendukung niat Pemerintah. Dukungan ini harus terus dipertegas dengan menjalin komunikasi yang intens secara terus menerus, agar masyarakat dapat melihat bahwa Perppu ini bukan anti ormas Islam namun ormas yang anti Pancasila dan NKRI.

Pemerintah juga harus terbuka memperhatikan masukan-masukan dari kelompok ketiga menjalin komunikasi agar niat Pemerintah dapat tersampaikan dan akhirnya bisa dimengerti oleh mereka yang pro-demokrasi, karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Saya pun teringat dengan ilustrasi dari sebuah media muslim yang menggambarkan seseorang yang melempari batu sebuah rumah namun ditanggapi ringan oleh si penghuni rumah. Demikian berulang-ulang hingga akhirnya terlambat bagi si penghuni hingga rumahnya pun terbakar. Di narasi terakhir, diumpamakan rumah tersebut adalah Islam. Bagaimana kalo perumpamaan rumah tersebut kita ganti dengan NKRI? Rumah yang kita tempati selama ini?

Seruput dulu sisa kopi ini.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun