Kampanye Politik dalam Sekolah, Ciri Sebuah Kebodohan dalam Berpolitik?

Saya bingung di buat Politikus daerah maupun pusat apakah mereka berpendidikan atau tidak si? Coba kita semua menelaah Photo ini, di sini saya akan membahas tentang Surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) nomor :13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 mengenai sekolah kawasan wiyata mandala yang menjelaskan bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan, dan sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan diluar tujuan pendidikan. 

Point pokok dari wiyata mandala adalah : 1. Sekolah merupakan lingkungan atau kawasan penyelengara pendidikan. 2. Kepala sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya, memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan bersama. 4. Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus berpijak pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. 

Sebagai Wiyata Mandala, Sekolah tidak boleh digunakan untuk : 1. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. 2. Propaganda politik atau tempat berkampanye. 3. Pembuatan film atau sinetron tanpa izin Pemda dan tidak ada kaitannya dengan pendidikan. 4. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 5. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga susana sekolah menjadi tidak kondusif. 

Coba Kita melihat kembali photo di atas apakah sudah sesuai dengan Wiyata Mandala, dimana peran Kepala Sekolah? Mengapa sekolah di jadikan tempat promosi suatu produk yang mana tidak ada kaitan sama sekali dengan pendidikan dan kita lihat juga disitu ada satu baliho kampanye salah satu pejabat daerah tersebut. 

Terbayang oleh saya jika salah satu orang tua murid sekolah tersebut adalah lawan politik pejabat tersebut, ini dapat memicu konflik dan menyebabkan suasana sekolah tidak kondusif, lagi pula ini baliho ada di Sekolah Dasar yang mana murid-murid SD belum mengerti tentang Politik. 

Tolong kepada Kepala Sekolah di seluruh Indonesia jangan sekolah dijadikan mata pencaharian sampingan karena anda menerima uang dari pejabat setempat dan dari perusahaan sebuah produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kembalikanlah sekolah kepada fungsinya sebagai saran pendidikan anak Bangsa Indonesia bukan sebagai arena politik atau pun arena promosi produk. 

Dan Kepada Politikus di Seluruh Indonesia, anak-anak sekolah itu belum waktunya untuk terjun dalam kegiatan politik apa lagi anak SD mereka sangat tidak mengerti apa itu yang namanya Politik, tolong jaga Etika kalian dalam berkampanye jangan membuat rusak pikiran anak cucu Bangsa Indonesia, dengan baliho politik yang anda buat. Salam Anak Bangsa MERDEKA.......MERDEKA.......MERDEKA.......