Suaranya sangat lantang saat berbicara tentang teori negara semua terungkap secara jelas dengan data dan fakta yang sangat mudah terungkap lengkap dengan solusinya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tercinta. Itulah kicauan para politisi, pimpinan partai politik, menteri dan pengamat kenegaraan menjelang dilaksanaknnya reshuffle Kabinet Indonesia Bersati jilid II.
Reshuffle adalah sebuah mekanisme kepala negara untuk mengevaluasi para pemimpin departemen apakah hasilnya dipertahankan, dibina, diperbaiki atau harus diganti yang baru.
Ini merupakan kerja keras Presiden untuk membolak balik file file para pembantunya dalam menjalankan pemerintahan yang jumlahnya sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara. Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya: http://www.presidenri.go.id/index.php/statik/kabinet.html
Sebenarnya apakah reshuffle tersebut tepat atau tidak timingnya karena sisa 2 tahun untuk menganti orang dalam sebuah departemen itu bukan semudah membalik telapak tangan dalam menyesuaikan progran-program yang telah dijalankan selama separo lebih masa jabatan menteri. Apakah ini akan efektif untuk sebuah perubhan menuju Indonesia yang lebih baik atau kebuntuan Prsiden karena sudah tidak selaras dalam bekerja dengan para menterinya. Tentu hanya Presiden yang tahu mana yang lebih baik dan semoga tidak berdasar pada like dan dislike.
Bagi saya semua naif karena siapapun pengganti dalam reshuffle tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepada rakyat jika pemerintah tidak serius dalam menjalankan amanah reformasi yang antara lain adalah menjalankan pemerintahan yang jujur dan bersih, pemberantasan KKN menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan PANCASILA dan UUD 1945
Banyak masalah masalah bangsa ini yang semuanya hanya dijadikan head line media untuk konsumsi pemberitaan publik dengan kesan bahwa di negara ini kebebasan pers dan kebebasan berpendapat telah khatam dijalankan. Karena bukan hanya masalah kebebasan berpendapat saja yang diperhatikan pemberantasa KKN yang semakin menggurita yang meracuni hampir disemua departemen tersebut harus lunas dibayar dengan penyelesaian dengan jalur hukum yang berlaku di negara ini.
Jangan lagi bikin rakyat lelah dan disakiti dengan tamparan kasus kasus seperti BLBI, Century, Tamparat Gayus anak ingusan yang menjelma menjadi mafia pajak Nazaruddin dan bahkan banyaknya kasus kasus yang secara terang-terangan telah dilakukan leh para politisi, dan kepala daerah dari eselon terkecil sampai ke meja kementerian negara.
Rasa aman, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah salah satu indikator yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat dalam kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah. Bukan janji janji manis para politisi yang kemudian berujung dibui yang dinantikan.
Mari kita bersama mencintai ibu pertiwi dan menjalankan dengan hati karena selamanya ketidakjujuran akan berakhir pada kehancuran.
Selamat bekerja Pak dan jangan OBRAL Janji
