Selamat Datang Kehancuran : Refleksi atas Sistem Politik IndonesiaÂ
dan Keputusan MK
Sumber Gambar : @bemkmunand
Oleh : Arief Gusriyant
Dari postingan instagram BEM KM Universitas Andalas Berjudul  " Feast Gugatan Rakyat Semesta", menggemakan kritik tajam terhadap sistem politik Indonesia. Kata-kata " Selamat Datang Kehancuran" sebagai judulnya bagaikan tamparan keras bagi realitas pahit yang dihadapi bangsa ini.
Postingan ini mencerminkan keprihatinan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai persoalan yang mendera sistem politik Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin politik terlihat dari gambaran tiga politisi yang dicoret. Memang benar, demokrasi yang seharusnya bisa membawa perubahan positif, tampaknya mulai menjauh dari cita-cita tersebut.
Kekhawatiran tersebut diperparah dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini yang dinilai kontroversial. Salah satu contohnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut membuka jalan bagi pencalonan dinasti politik dan menimbulkan kekhawatiran mengenai oligarki dan nepotisme dalam sistem demokrasi. Satu lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kritik adalah terkait hambatan pencalonan presiden. Penetapan ambang batas suara sebesar 20% Â untuk pencalonan presiden dianggap membatasi hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya.
Kontribusi BEM KM Unand  menarik perhatian masyarakat dan memicu perbincangan luas. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat, tidak hanya sedikit, yang merasa resah terhadap sistem politik Indonesia. Terbitnya artikel ini di tengah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan validitas kritik terhadap sistem politik Indonesia. Publik mempertanyakan kredibilitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi.
      Postingan Instagram BEM KM Unand dan kontriversi keputusan MK terbaru bagaikan dua sisi mata uang yang menggambarkan kondisi memprihatinkan sistem politik indonesia saat ini. Ketidak percayaan publik, diiringi dengan keputusan MK yang dinilai tidak pro-rakyat, memicu kekhawatiran tentang masa depan demokrasi di indonesia. Saya punya pertanyaan untuk yang membaca opini ini, "Bagaimana manurut anda solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam sistem politik indonesia?" dan " Apa peran masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam memperjuangkan perubahan politik yang positif?"
      Opini ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi semua pihak tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Kita harus terus menyuarakan kritik dan memperjuangkan perubahan demi terwujudnya sistem politik yang adil, transparan, dan akuntabel. Semoga opini ini bermanfaat dan dapat mendorong diskusi yang konstruktif tentang masa depan demokrasi di Indonesia.
