Koalisi Merah Putih Kuasai Parlemen

Usai Pilpres, suhu jagad perpolitikan di Indonesia belum mereda. Suhunya terus bertahan pada temperatur panas. Bahkan sesekali malah meningkat. Lihat saja, apa yang terjadi di sidang-sidang DPR. Nuansa persaingan politik antar-koalisi kembali terjadi dalam perebutan kursi pimpinan Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/8/2014) siang. Koalisi pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tak mampu membendung kekuatan Koalisi Merah Putih yang cukup besar di parlemen.

Gebrakan awal di Parlemen memang sangat menentukan untuk langkah berikutnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, proses pemilihan pimpinan pansus berlangsung sangat alot. Persaingan, menurut dia, sangat terasa terjadi antara koalisi Jokowi-JK dengan Koalisi Merah Putih. Masing-masing bergayung sambut argumen.

“Ini alot sekali pembahasan karena berbagai pertimbangan, PDI-P dan PKB ingin masuk pimpinan pansus. Di luar fraksi itu, fraksi lain juga berkeinginan untuk memimpin pimpinan pansus,” ucap Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seusai rapat, Rabu.

Mulanya, Priyo menceritakan, PDI-P mengajukan nama Tubagus Hasanuddin, sementara PKB mengajukan nama Hanif Dakhiri. Namun, keduanya tak masuk dalam jajaran pimpinan pansus. Akhirnya, terpilihlah komposisi pimpinan secara musyawarah mufakat, yakni Ketua Benny K Harman (Partai Demokrat), Wakil Ketua Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Wakil Ketua Fahri Hamzah (PKS), dan Wakil Ketua Toto Daryanto (PAN). Sementara itu, PDI-P dan PKB memberikan catatan dalam kesepakatan pemilihan pimpinan pansus. “Dengan catatan, manakala ada hal ihwal kepentingan yang dipandang perlu lebih besar, maka bisa dikocok ulang, diubah komposisi pimpinannya dengan cara pimpinan pansus menulis surat ke pimpinan DPR,” ujar Priyo.

Pansus Tatib DPR ini akan bekerja membuat aturan yang lebih terperinci sebagai turunan dari Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan. Isu yang sempat menyita perhatian terkait pengesahan UU MD3 adalah soal mekanisme pemilihan ketua DPR yang berubah.

Dalam UU MD3, posisi ketua DPR tidak lagi otomatis menjadi hak dari partai pemenang pemilu legislatif. Dengan demikian, PDI-P sebagai pemenang Pileg 2014 tak otomatis mendapat kursi ketua DPR. UU itu tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

Konsolidasi PDIP

Sebelumnya Jokowi menggelar rapat ditemani wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla; ketua tim transisi, Rini Soemarno; dan sejumlah deputi, seperti Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal. Sedangkan ketua fraksi yang hadir yakni Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, dan Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Syarifuddin Suding.

Dari pertemuan itu, Puan mengatakan fraksi pendukung diberi tugas mengawal RAPBN 2015. Menurut Puan, Jokowi berpesan, arah fiskal sebaiknya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan menjamin program-program pemerintahan Jokowi-JK tetap berjalan.

Selain itu,  Puan Maharani mengatakan sudah ada pertemuan informal dengan sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Secara informal, ujar Puan, partai-partai itu berminat bergabung dengan kelompok pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejauh ini belum ada partai baru yang bergabung ke Jokowi. Puan juga menolak menyebut nama politikus dan partai anggota Koalisi Merah Putih yang mengatakan ketertarikannya.

Puan menuturkan lambatnya pembicaraan dengan partai lain karena masih sibuk mengurusi perhelatan internal. PDI Perjuangan tidak ingin ikut campur di masalah internal partai lain. Puan mengatakan PDI Perjuangan bisa menunggu komunikasi politik dari partai lain. Puan berharap tak hanya satu atau dua partai pengusung Prabowo yang beralih mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Puan, dukungan banyak partai ini murni untuk pemerintahan Jokowi-JK, bukan meminta dukungan sebagai pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau soal itu (pimpinan DPR), kami menunggu hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang MD3," tuturnya.

Seperti kita ketahui  Puan yang tak lain Putri Megawati ini digadang-gadang untuk menjadi Ketua DPR.

Puan sendiri yakin MK akan mengabulkan gugatan pihaknya karena itu merupakan hak PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu.

Awas Adu Domba

Disisi lain, setelah konsolidasi berjalan Koalisi Merah Putih pun tancap untuk langsung beraksi di parlemen. Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, agar presiden terpilih Jokowi tidak mengadu domba parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan mengiming-imingi jabatan menteri dalam kabinetnya. “Jokowi seharusnya membiarkan Koalisi Merah Putih tetap solid,” kata Bambang pada wartawan di Jakarta, Rabu (27/8).

Wakil Bendahara Umum Partai  Golkar ini menambahkan, apabila Jokowi ingin mendapatkan pengawasan yang efektif menjalankan pemerintahan, sebaiknya memberi keleluasaan kepada Koalisi Merah Putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif di parlemen. “Kalau Jokowi konsisten ingin diawasi, peran itu akan dijalankan oleh Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang di DPR,” tandasnya.

Jadi biarkan saja masing-masing Koalisi membuat sejarah emasnya sendiri.