Korps Alumni 212, Wadah Kepentingan Politik Alumni 212?

Dugaan bahwa Reuni Alumni 212 tak semata sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad melainkan juga sebagai agenda politik bukanlah isapan jempol belaka. Itu salah satunya dibuktikan oleh pembentukan korps Alumni 212 yang konteks berdirinya penuh dengan agenda politik.

Pendiri Korps Alumni 212, Rizal Kobar, merupakan salah satu komponen aksi 212. Ia mendeklarasikan Korps Alumni bersamaan dengan acara Reuni Alumni 212.

Menurut rilis deklarasi itu, Rizal Kobar menyatakan bahwa Korps Alumni 212 akan menjadi organisasi massa. Ke depan, ormas ini ditujukan untuk menjadi sarana perjuangan umat dengan spirit 212.

Padahal kita tahu, aksi 212 tahun lalu merupakan bagian dari strategi penjatuhan politik untuk Gubernur DKI Jakarta Ahok. Aksi 212 juga merupakan bagian dari praktik politik identitas yang brutal karena membuat segregasi pemilih berdasarkan identitas, terutama agama, dalam pemilihan kepala daerah.

Pendirian ormas yang bersamaan dengan Reuni Alumni itu sendiri pada dasarnya telah mencampuradukkan kepentingan politik dengan gerakan keagamaan. Oleh karena itu, Korps Alumni 212 berpotensi untuk menjadi gerakan yang mengatasnamakan umat Islam.

Aksi 212 yang banyak menjadi tunggangan kepentingan politik itu pada dasarnya tidak mewakili suara umat Islam di Indonesia. Apalagi banyak tokoh Islam yang menyatakan ketidaksetujuannya pada gerakan 212, berikut dengan Reuni Alumni 212.

Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa aksi berjilid itu dinilai akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Juga membuat berkembangnya politik berbasis identitas yang tidak sehat di Indonesia.

Begitu pula dengan Korps Alumni 212 yang disebutkan di atas. Sebagai ormas maka dapat dipastikan bahwa Korps Alumni 212 ini akan menjadi wadah kepentingan politik para alumni 212. Hal itu tentunya akan tidak sejalan dengan perjuangan ormas yang terus menjaga NKRI, seperti NU dan Muhammadiyah.