Mempertanggungjawabkan Data Stunting dengan Jujur

Sebagai seorang dokter dengan tingkat skeptisisme yang tinggi, di era pemerintah menyampaikan bahwa data adalah bagian utama yang begitu vital nan krusial untuk konsep pembangunan berkelanjutan, saya adalah tipe manusia yang tidak serta merta percaya dengan data-data yang selama ini dilakukan rekapitulasi dari berbagai data yang dihimpun dari daerah-daerah lalu disajikan oleh pemerintah pusat.

Bukan berarti tidak menghargai atas segala usaha yang telah dilakukan selama ini oleh para enumerator hingga penyaji data di berbagai level pemerintahan, dari level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga level pusat. Bukan pula begitu saja melakukan generalisasi bahwa seluruh data di Indonesia adalah data-data yang kiranya tidak dapat dipercaya dan patut dipertanyakan transparansinya. 

Mengapa kita patut skeptis atas data yang selama ini ada? Mari kita ambil contoh data mengenai data prevalensi stunting di setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, stunting merupakan isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Sebegitu pentingnya isu hingga ini hingga ia disebut sebagai isu prioritas.

Dukungan pendanaan terkait penurunan stunting telah diberikan dalam jumlah yang begitu besar, melalui berbagai kanal penyaluran yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, serta telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung agar pelaksanaan program penurunan stunting dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif. 

Isu yang sangat diprioritaskan ini sebagaimana ia tertulis di dalam RPJMN dan sebagaimana kucuran dana fantastis yang telah digelontorkan, tentu saja melahirkan dan meletakkan semacam tanggung jawab yang besar kepada para pemangku kepentingan yang terlibat. Pemangku kepentingan di tingkat daerah misalnya. Isu stunting ini memacu setiap daerah kemudian berlomba-lomba untuk menurunkan angka stunting sebanyak yang mereka bisa. 

Terdapat dua kemungkinan dalam perlombaan stunting ini. Akan menggembirakan jika 'perlombaan' tersebut memicu jiwa-jiwa kompetitif yang lalu dapat mengoptimalisasi serapan dana sebaik-baiknya, membentuk sistem serta kebijakan yang dampak-dampaknya dapat terukur, menciptakan program inovatif nan kreatif untuk penurunan stunting, melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dan terarah, serta pada akhirnya mampu mempertanggung jawabkannya dalam bentuk data-data yang kredibel yang kemudian data tersebut dapat pemerintah pusat gunakan sebagai landasan kebijakan selanjutnya sebagaimana tujuan utama yang hendak diraih adalah pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, tentu saja akan begitu menyedihkan jika perlombaan tersebut justru memicu jiwa-jiwa manipulatif yang ditujukan agar daerah masing-masing yang dipimpin terlihat lebih prestatif dibanding daerah lainnya saat realitanya tidak berkata demikian.

Bagaimanapun hasilnya, kiranya pertanggung jawabkan lah apa adanya. Itulah konsep yang kita perlukan dalam pembangunan berkelanjutan. Kejujuran dalam mempertanggung jawabkan data. 

Transparansi data terkait jumlah anak stunting di setiap daerah kemudian menjadi kunci agar program percepatan penurunan stunting seperti yang kita idam-idamkan bersama dapat segera terselesaikan dengan tuntas. Semoga tidak ada pemerintah daerah yang tidak jujur atau tidak transparan dalam menyampaikan data stunting agar pembangunan dapat terus berkelanjutan.