Faktor seperti kurangnya jumlah dokter spesialis sehingga satu orang spesialis harus menangani ratusan pasien dalam satu hari, administrasi yang masih dalam bentuk manual (non-digital) yang mengambil cukup banyak porsi waktu, hingga jumlah pasien sendiri yang menumpuk begitu banyak akibat tingginya angka rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang jumlahnya tentu saja tak sebanyak fasilitas kesehatan tingkat primer.Â
Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menyadari bahwa permasalahan ini bukanlah tugas dari salah satu pihak saja. Semua harus turut bergotong royong untuk mengatasi permasalahan ini yang sudah begitu lama.Â
Pengadaan dokter spesialis secara masif tentu saja merupakan salah satu jawabannya, terutama dokter-dokter spesialis di daerah yang jumlahnya masih begitu banyak kurangnya. Namun, tentu saja tak boleh dilupakan bahwa kuantitas harus diiringi oleh kualitas.Â
Pemberian beasiswa baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk para dokter merupakan langkah yang tak boleh tertinggal dalam usaha pengadaan tersebut. Tak boleh ada satu pun daerah yang mengeluh kekurangan dokter spesialis jika daerah tersebut tak berinvestasi pada pengadaan dokter spesialis melalui beasiswa.Â
Sisanya, masyarakatlah yang mengemban tugas untuk rutin memeriksakan kesehatan sebelum kondisinya menjadi tak tertahankan, alias tak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat primer, dan berujung menyumbang penumpukan pasien pada fasilitas kesehatan tingkat sekunder dan tingginya angka antrian.