Kerusakan hutan Indonesia sudah menjadi polemik sejak dulu. Kasus penebangan hutan secara liar banyak terjadi di hutan indonesia seperti hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Satu contoh kasusnya seperti yang disampaikan Rakhmat Hidayat [Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI)], di Jambi luas hutan berkurang satu juta hektare akibat alih fungsi hutan secara besar-besaran hanya dalam waktu 10 tahun. Kerusakan hutan ini bukan hanya permasalahan nasional, tetapi dewasa ini sudah menjadi permasalahan global karena isu bencana global warming. Banyak negara Uni Eropa akan membantu dan memberikan reward terhadap Indonesia apabila mampu menjaga kelestarian hutan Indonesia yang saat ini menjadi “paru-paru dunia”.
Lalu mengapa hutan Indonesia kian hari semakin rusak? Ya, salah satu faktor adalah masalah ekonomi. Masyarakat di beberapa pulau (luar Jawa) masih sangat bergantung pada sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Meraka tidak ada pilihan lain untuk usaha lain karena keterbatasan aksesibilitas (sarana prasarana) sehingga sektor jasa, perdagangan, dan industri kurang berkembang cepat. Minimnya peluang atau kesempatan untuk ekonomi kerakyatan menjadi faktor beberapa oknum memanfaatkan hutan secara sporadis tanpa management hutan yang baik. Penggunaan sumberdaya alam tidak dengan cara yang cerdas dan menimbulkan kerusakan lingkungan, itulah realitanya.
Belum lama ini muncul model ekonomi hijau sebagai strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan tidak merusak lingkungan. Manfaatnya dari model ini jelas, berharap ekonomi masyarakat tetap tumbuh sehingga mereka sejahtera dan yang terpenting kelestarian hutan tetap bisa berkelanjutan. Sepakat dengan Noer Fauzi Rachman, [Advisor on Agrarian Reform Kemitraan] yang menyatakan bahwa sekarang Indonesia perlu ekonomi hijau karena model ini berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan kelastarian hutan. Namun, untuk implementasi ekonomi hijau tidaklah mudah, apalagi sejak munculnya MP3EI yang mengindikasikan setiap koridor harus mampu meningkatkan ekonomi sesuai potensi dan daya dukung wilayah untuk bersaing dengan pasar global. Kondisi ini akan merangsang investor datang dan ekspoitasi hutan secara besar.
Berbagai kendala dalam implementasi ekonomi hijau hendaknya tidak menyurutkan semangat kita masyarakat Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini. Ekonomi tetap bisa tumbuh dengan tidak melupakan prioritas menjaga kelestarian hutan. Kelestarian hutan menjadi sesuatu yang mutlak, karena segala sumber penghidupan manusia berada disini. Kesadaran semua pihak sangat diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi hijau. Peran masyarakat lokal, swasta, dan pemerintah dalam memadukan visi dituntut seimbang sesuai porsinya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Implementasi ekonomi hijau diawali pada skala lokal, dalam hal ini desa-desa yang berada di sekitar atau dalam kawasan hutan. Sehingga ekonomi hijau ini dekat dengan ekonomi masyarakat perdesaan. Di Desa Petak Puti Kapuas, melalui program Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) 364 kepala keluarga mampu menghasilkan 144.620 bibit pohon (sumber : Laporan dari Kapuas). Walaupun belum bisa berdapak signifikan namun ini merupakan langkah awal menuju perubahan yang layak didukung.
Kegiatan ekonomi sejatinya tidak melupakan kondisi keberlanjutannya, maka dari itu Hutan Indonesia sebagai sumber penghidupan harus dijaga supaya terus sustain. Melihat kondisi Indonesiayang sangat subur, upaya pelestarian hutan tidaklah terlalu sulit, hanya perlu kesadaran dan kemauan dari semua pihak. Tujuannya satu kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi, serta keberlangsungan generasi yang akan datang dengan kelestarian hutan.
Hutan Indonesia patut lestari, Hutan Indonesia harus berseri :)
Ari Susanto
Mahasiswa Prodi Pembangunan Wilayah
Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
