Mohon tunggu...
arhy Devils
arhy Devils Mohon Tunggu... -

Memantau Bagsa ku di atas istana megah di sudut neraka yang terlupakan. biarkan aku menjadi iblis untuk mengingatkan mu akan dosa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi Tanpa Partai

23 Februari 2013   09:56 Diperbarui: 24 Juni 2015   17:50 196
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Terlalu memilukan apa yang telah di pertontongkan oleh Partai Politik di Indonesia. Dengan Dalil demokrasi, Partai Politik seolah tak pernah letih membuat babak baru kisah pembohongan public, atas dasar mewakili rakyat Indonesia. Semua kepentingan pribadi dan golongan tertentu di legalkan. Rakyat yang diwakililah yang harus menjadi korban.

Pertanyaan kemudian, siapa sih yang diwakili oleh partai politik? Saya yang mencoba ikut dalam perhelatan politik 5 tahunan tidak pernah memamerkan kepartai politik yang saya pilih. Bahwa saya adalah pemilihnya atas dasar kerahasaiaan. Lantas apakah yang saya pilih pernah memperjuangkan saya? Boro-boro memperjuangkan, seorang teman yang mengkritik salah satu partai yang di dukungnya malah balik berdalih tidak ada bukti bahwa anda memilih saya. Lantas apakah hanya mereka yang menjadi anggota partai yang dianggap rakyat Indonesia?

Mencoba melihat titik persoalannya, memang terdapat kerancuan ketika partai politik harus berbicara pada persoalan masyarakat yang mereka wakili. Batasan dan wilayah sangat abstrak dan sulit didefenisikan. Dalam satu daerah pemilihan saja terdapat beberapa partai politik yang terlibat, persoalannya kemudian partai mana yang mewakili daerah pemilihan tersebut.

Akan berbeda ketika kita berbicara persoalan utusan daerah, mereka mewakili wilayah pemilihan yang real. Terlepas apapun partainya, setiap daerah tahu siapa yang mewakili wilayah pemilihannya di Parlemen. Tapi sangat disayangkan kiprah Partai Politik dalam memainkan perannya jauh lebih menterang di bandingkan utusan daerah. Apakah karena otoritas yang diberikan kepada Partai Politikjauh lebih besar dibandingkan utusan daerah? Kalau demikian adanya maka perlu diadakan amandemen atas aturan perundangan yang terkait masalah ini.

Akhirnya saya pun beranggapan Demokrasi tanpa Partai Politik bukanlah sesuatu yang mustahil. Adanya ruang yang diberikan bagi calon Independen di level daerah menunjukkan indikasi kepercayaan public pada Partai Politik mulai mengalami pasang surut. kita nantikan episode baru bangsa ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun