Kendari- Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara (Sultra) AL yang saat ini menjabat sebagai PJ Sekertaris Daerah (Sekda) Propinsi di demo oleh Lembaga Forum Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (FPH-Sultra) dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi perihal Belanja Modal Gedung Kantor Dinas Pendidikan tahun anggaran 2021 senilai 21 Miliar. (Jum’at, 9/9/2022)
Terkait dugaan kasus korupsi di wilayah Provinsi Sultra terus menjadi sorotan publik. Saat ini lembaga FPH-Sultra angkat bicara terkait dugaan tindak pidana kasus korupsi yang di lakukan mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.
Puluhaan masa aksi yang terbagung dalam lembaga FPH terpantau oleh media berawal dari simpang tiga kampus UHO menuju kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sultra.
Saat ditemui oleh awak media, Jendral Lapangan Iwan Sokrates mengungkapkan kasus korupsi terus menjadi musuh oleh siapapun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 telah di rancang seketat mungkin untuk tidak terjadinya korupsi atau penyelewangan keuangan negara, namun masih banyak terjadi di repoblik ini salah satunya dugaan anggaran belanja modal gedung dinas PK sultra di tilep senilai miliaran rupiah.
“ini merupakan pukulan untuk kita semua, mengingat terduga saat ini menjabat sebagai sekda atau Jendral ASN (Aparatur Sipil Negara) Provinsi Sultra.”
Iwan sapaan akrabnya menambahkan agenda kami hari ini ke kantor gubernur, kami bertujuan untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur seyogyanya ini menjadi dasar untuk evaluasi kelayakan kelanjutan jabatan terduga sebagai PJ Sekda atau sebagai Sekda Defenitif nantinya.
Iwan yang juga Mentri Pergerakan BEM Fakultas Hukum UHO 2021 melanjutkan, selain kekantor gubernur, kami hari ini bertandang ke kantor Kejati Sultra guna menyampaikan aduan resmi serta melampirkan bukti-bukti ketidaksesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hasil pekerjaan lapangan. Dugaan penyelewangan keuangan negara ini sangat kuat di tambah dengan hasil Audit BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara bahwa terdapat rekomendasi untuk pengembalian dana kepada negara tentang objek dimaksud.
“Harapan kami, Kejati Sultra sedini mungkin memproses aduan yang kami layangkan dengan dasar bukti bukti yang ada bahwa terduga AL akan terbukti bersalah atas penyalahgunaan anggaran dan wewenang (Abuse Of Power), dengan itu Kejati mesti Profesional tanpa pandang bulu (Equality Before The Law) sebaimana amanah konstitusi republik indonesia” tutup iwan
Sekedar diketahui sampai saat berita ini di terbitkan, awak media berusaha mengonfirmasi Pj Sekda AL melalui Via WhatsApp namu belum mendapatkan respon apapun.
