Baru-baru ini saya mengikuti kegiatan Sosialisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Acuan menarik yang menjadi tema sentral adalah kenapa Pendapatan Fiskal (PAD) suatu daerah Kabupaten/Kota meningkat dari tahun ke tahun, tetapi angka kemiskinan daerah itu juga semakin meningkat.
Sosialisasi ini difasilitasi oleh instansi BPMD dengan mengundang nara sumber dari Lembaga TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan TNP2K ini diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan mandat untuk mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan oleh TNP2K termasuk meluncurkan Basis Data Terpadu (BDT).
Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia. BDT diperoleh dari hasil PPLS 2011 telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
Demikian sekilas tentang BDT ini dan untuk lengkapnya kunjungi website http://www.tnp2k.go.id.
Kembali kepada mengapa angka kemiskinan suatu daerah semakin meningkat atau keluarga miskin bukan semakin menurun sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.?
Penjelasan materi yang didapatkan ternyata lebih mengarah kepada kurangnya penajaman kepada focus, locus, modus dan beneficiaries (penerima manfaat) serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat lainnya di daerah dalam membuat serta menjalankan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ini di daerah.
Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan dalam menyusun RPJMD lima tahun sekali pada Bab Kemiskinan, Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci nya pada sasaran masih terlihat mengambang dan belum spesifik. Kemudian masih sering bermainnya ego sektoral antar instansi Pemerintah Daerah sehingga sasarannya bersifat belum parsial (berhubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan;KBBI), sehingga menggarap satu keluarga miskin seharusnya 'keroyokan'. Berbagai instansi lintas sektor daerah dan lembaga masyarakat harus kompak dan terpadu dalam 'menggarap' keluarga miskin sehingga hasilnya akan terlihat dan terukur nyata dengan kenaikan tahap hidup keluarga miskin tersebut.
Menjelang Pilkada serentak akhir tahun ini, momentum sebagai titik balik untuk merubah paradigma atau mindset berfikir ala ego sektoral tadi sudah semestinya dihilangkan atau dibuang jauh. Dan perlu juga diwaspadai serta menjadi perhatian bahwa nuansa politik sering bermain dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini. Terhadap BDT (Basis Data Terpadu) dengan pemetaan yang valid dan akurat janganlah di campur adukkan dengan menyelipkan nuansa politis sehingga lebih mengutamakan atau hanya berfocus pada suatu wilayah yang memang para konstituen memberikan suara terbanyak bagi anggota legislatif maupun Kepala Daerah yang terpilih sehingga data yang telah disajikan melalui pemetaan objektif dari BDT tadi dikesampingkan.
