Namun, nilai utama dari representasi politik dan demokrasi dalam demokrasi perwakilan adalah bahwa keseluruhan sistem politik ini memberikan pemberdayaan dan kekuatan terhadap rakyat, yang dalam sejarah manusia, tidak jarang hanya menjadi korban dari kepentingan pemimpin negara saja. Orang-orang dari setiap subdivisi politik negara (negara bagian, distrik, wilayah, dll.) memilih perwakilan yang akan membuat suara mereka didengar oleh pemerintah nasional. Jika wakil-wakil itu gagal memenuhi harapan konstituennya, pemilih dapat menggantikannya di pemilu berikutnya.
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Periode 2018-2022 memberikan contoh kasus mengenai dimensi terbaru dalam representasi politik dalam pemerintahan demokratis. Nasrudin (2018) mengatakan bahwa latar belakang warga negara sebagai pemilih yang membutuhkan representasi politik memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerimaan calon wakil rakyat, termasuk dalam Pilkada DKI 2018. Hal ini sesuai dengan sejarah dan prinsip dari representasi politik yang secara utuh berkembang dengan kesadaran politik warga negara itu sendiri, termasuk dalam bagaimana mereka memandang latar belakang sebagai aspek tawar menawar dalam pemilihan representasi politik.Â
Meningkatkan ketertarikan suatu calon wakil rakyat dalam pemilihan juga dijelaskan dalam konsep representasi politik sebagai bagian pragmatis dari representasi politik bahwa wakil dari suatu golongan seharusnya berasal latar belakang yang kurang lebih sama, karena hal tersebut menjamin bahwa kepentingan dari golongan tersebut dapat menjadi prioritas dalam pertimbangan pembuatan kebijakan publik. Namun, secara kolektif hal ini merupakan sesuatu yang menjadi permasalahan fundamental pada perspektif representatif politik dalam demokrasi perwakilan, yang memandang bahwa seharusnya perwakilan politik harus dapat mengedepankan kepentingan umum dan bukan hanya satu atau beberapa golongan saja.
Selain itu, representasi politik dan demokrasi yang secara substansial terjadi dalam demokrasi perwakilan akan menghasilkan lingkungan politik dan kemasyarakatan modern yang memiliki partisipasi politik yang tinggi serta percaya terhadap pemerintahan yang mereka ikut andil untuk membentuk. Ketika orang yakin bahwa mereka memiliki suara dalam keputusan pemerintah mereka, mereka lebih mungkin untuk tetap sadar akan isu-isu yang mempengaruhi negara mereka dan memilih sebagai cara untuk membuat pendapat mereka tentang isu-isu didengar.Â
Hal ini merupakan tujuan utama dari representasi politik dan demokrasi. Harmonisasi antara kedua konsep akan menjamin bahwa proses perpindahan kekuasaan berpindah sesuai dengan keinginan rakyat umum. Oleh karena itu, jika terdapat gesekan politik akibat perbedaan kepentingan, maka representasi politik harus dapat menjadi mediasi antar golongan masyarakat tersebut dan menjadi pemberi solusi yang konkret sebagai perwakilan politik yang diberi kekuasaan dalam pemerintahan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
