Kebijakan moneter yang kontraktif dapat meningkatkan risiko kredit UMKM. Hal ini karena UMKM umumnya memiliki akses keuangan yang terbatas dan memiliki risiko kredit yang lebih tinggi.
Secara umum, dampak kebijakan moneter terhadap UMKM tergantung pada kondisi perekonomian dan kebijakan moneter yang diterapkan. Jika kondisi perekonomian sedang tumbuh dan kebijakan moneter bersifat ekspansif, maka dampak kebijakan moneter terhadap UMKM akan lebih positif. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian sedang melambat dan kebijakan moneter bersifat kontraktif, maka dampak kebijakan moneter terhadap UMKM akan lebih negatif.
Dampak kebijakan moneter BI terhadap UMKM di Indonesia
Bank Indonesia (BI) telah menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif sejak tahun 2020 untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap UMKM, seperti:
- Pertumbuhan kredit UMKM yang meningkat, dari 5,5% (yoy) pada tahun 2019 menjadi 10,4% (yoy) pada tahun 2022.
- Penurunan tingkat kredit bermasalah (NPL) UMKM yang menurun, dari 3,9% pada tahun 2019 menjadi 3,1% pada tahun 2022.
- Peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, dari 69,6% pada tahun 2019 menjadi 72,1% pada tahun 2022.
Namun, dampak kebijakan moneter BI terhadap UMKM juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi global, kondisi sektor keuangan, dan kebijakan pemerintah lainnya.
Strategi untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan moneter terhadap UMKM
UMKM dapat melakukan beberapa strategi untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan moneter, seperti:
- Meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi.
- Meningkatkan kualitas produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing.
- Memperluas jaringan pemasaran untuk meningkatkan penjualan.
- Melakukan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko.
Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada UMKM untuk menghadapi dampak negatif kebijakan moneter, seperti:
- Menyediakan pelatihan dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas.
- Meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan melalui program KUR.Â
- Meningkatkan promosi produk dan jasa UMKM.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah kondisi perekonomian yang fluktuatif.
Bank Indonesia (BI) memiliki berbagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan moneter terhadap UMKM. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah program kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial.
Berikut adalah beberapa contoh dampak kebijakan moneter BI terhadap UMKM:
- Pada tahun 2020, BI menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini termasuk penurunan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 75 basis poin menjadi 3,75%. Kebijakan ini berdampak positif terhadap UMKM, yaitu dengan meningkatkan akses keuangan UMKM dan mendorong pertumbuhan kredit UMKM.
- Pada tahun 2022, BI mulai menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini termasuk kenaikan suku bunga BI7DRR sebesar 150 basis poin menjadi 5,75%. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap UMKM, yaitu dengan meningkatkan biaya produksi UMKM dan meningkatkan risiko kredit UMKM.
