Mudik, kembali bawa sanak saudara. Sudah menjadi kemenstian karena ingin memperbaiki nasib. Tidak ada yang salah, karena itu hak mereka untuk mencari penghidupan yang layak di negeri ini. Artinya hanya orang waras yang berfikir perbaikan nasib dan mau berusaha. Akan tetapi si Jokowi dan antek-anteknya suka sekali mengatakan jangan bawa sanak saudara ke jakarta. Eh katanya sih si Jokowi setahun kemarin juga seorang warga solo yang pergi ke Jakarta untuk perbaikan nasbi dirinya dari wali kota naik jadi penguasa Propinsi.
Ibaratnya, orang bilang jangan buang sampah sembarangan ya nanti kota kita kotor. Di lain pihak si orang itu dengan seenaknya buang puntung rokok di bawah pohon. Tentu seorang pemimpin akan di lihat dengan apa yang dia perbuat. Jakarta menyisakan banyak masalah kita setuju. Jakarta adalah gudang maslaah kita setuju, jakarta juga sumber penghidupan kita juga setuju. Setiap orang berhak ke jakarta dan memiliki Jakarta. Si jokowi dengan susah payah pergi merantau dari Solo ke Jakarta kita maklumi pun juga dengan orang desa yang mau datang ke jakarta harus kita maklumi. Jika kita berkata jangan bawa mereka jika belum tau mau kerja apa. Maka harus ada solusi terhadapnya.
Kita lihat beberapa daerah tentu tidak bisa disamaa ratakan kesejahteraannya. Jakarta dengan propinsi lain atau kota dan kabupaten satu dengan yang lainnya. Karena itu, pemerataan kejserjateraan itu yang menjadi persoalan. Jika tidak ingin Jakarta penuh sesak dengan mancet, orang urban atau penduduk desa ke jakarta maka pemerintah SBY dan pemerintah daerah harus bener-bener punya itikat baik untuk mengurai benang kusut itu.
Jika si Jokowi hanya ingin mengurai kemacetan dengan proyek monorel, proyek ini itu tapi inti dari permasalah jakarta tidak pernah di garap dia hanya mengobati luka tanpa melihat pemicu luka itu. Artinya carilah apa yang menjadi maslah dari urbanisasi di jakarta itu. Nah, Jokowi harusnya bisa melihat, jika maslaah urbanisasi itu adalah ketidak adanya atau minimnya kesejarteraan di daerah akan lapangan pekerjaan, tempat usaha dll. Pemerintah pusat harus bisa tanggap akan hal itu, memberi ruang pada regulasi untuk menjadi sistem dalam mengatur itu. Jokowi tidak hanya bangun proyek saja, harusnya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain. Memang konsep otonomi daerah beda dengan sentralistis yang top down. Atau memang tidak bisa secara langsung si Jokowi mengatur daerah lain. Akan tetapi peran daerah satu dengan yang lain bisa dimaksimalkan dengan koordinasi dan kerjasama. Contoh kecil saja ketika dana alokasi khusus atau dana dari pusat ke daerah taruhlah ke desa. Tidak semua desa itu mendapatkan jatah dana yang sama dari pusat. Besarnya juga tidak jelas, ada daerah yang pandai melobi hingga dananya lebih besar daeri daerah yang tidak punya lobi dan koneksi. Inilah harusnya pemerintah pusat bisa membuat regulasi yang tepat, seberapa besar sih jatah alokasi anggaran pusat ke daerah (desa). Jika saat ini regulasi itu susah di wujudkan paling tidak juga kerjasama antar daerah yang pandai dalam melobi untuk memberikan pendampingan daerah lain dalam hal anggaran ini.
Nah, jika kejadian hanya menyalahkan akibat dari hal itu seperti si Jokowi yang suka larang-larang para pemudik membawa sanak saudara mencari nafkah maka tidka bijak untuk dilakukan. Memahami apa yang pernah dia alami sebagai seorang wali kota solo yang juga merantau ke jakarta untuk perbnaikan nasibnya. Kita beri tunggu aksi si koboy kurus ini untuk bisa mengatur Jakarta lima tahun kedepan, tanpa mengganggu dia untuk nyalon-nyalon jadi satpam, jadi hansip, jadi debt colecctor atau jari presiden. Biar dia buktikan seorang perantau dari solo yangbisa survive kerja di jakarta jadi gubernur. Salut deh untuk si kurus sebagai perantau di jakarta, karena merantau itu hak semua orang. Wallohu’alam.
