Birokrasi Kompleks

Mau bikin usaha !
Harus lewat sini, lewat sana !
Meja sini, meja sana !
Sogok sini, sogok sana !
Izin sini, izin sana !

Slank - Birokrasi Complex

*****

Itulah sepenggal lirik Slank yang dibuat sekiar tahun 1995 yang bercerita tentang carut marutnya sistem perijinan dan birokrasi di Indonesia. Saat ini 17 tahun kemudian setelah bergulirnya (katanya) reformasi disegala bidang, kondisi birokrasi dan perijinan tidak ada perubahan yang signifikan bahkan cenderung semakin kompleks (ruwet kalo kata orang Surabaya bilang). Kondisi seperti ini sangat membuat frustasi bagi pihak – pihak yang jarang berinteraksi dengan pejabat pelayanan publik tersebut.

Seiring dengan kompleks nya sistm tersebut, tren yang berkembang di dalamnya adalah adanya korelasi antara masyakat sebagai cutomer pelayanan publik dengan pejabat pelayanan publik dengan pihak ke tiga sebagai perantara. Adanya perantara ini sebagai jembatan masyarakat yang enggan untuk berkompleks – kompleks ria dengan sistem yang ada. Hal ini dijadikan ladang penghasilan bagi perantara – perantara tersebut melalui lembaga (yang seakan – akan) resmi yang biasa disebut dengan biro jasa. Omset perantara ini bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah tergantung dengan apa yang akan diperantarakannya. Pengalaman saya pribadi ketika menggurus IMB utuk bangunan pabrik di salah satu kota indsutri di Jawa Timur, Kabid bagian Tata Kota “menyarankan” (dengan sedikit paksaan halus tentunya) saya menggunakan perantara yang dia rekomendasikan dengan harga fantastis tentunya dan waktu yang lebih singkat.

Lingkaran setan dan korelasi antara perantara, masyarakat dan pejabat pelayan publik dengan kompleksnya sistem birokrasi baik langsung dan tidak langsung berpeluang akan timbulnya praktek – praktek kecurangan yang mengarah ke tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sisi lain, gerakan penguasa negeri ini untk pemberantasan korupsi berjalan setengah hati.

Bila dilihat dari sudut pandang sebab akibat, kompleksnya birokrasi ini disebabkan dari bergelontornya peraturan, protap dan tatib, yang dibuat oleh legislatif serta keputusan pemangku jabatan untuk meminimalisir kecurangan – kecurangan yang ada yang yang hasilnya malah berbanding terbalik. Hal ini berakibat menjamurnya perantara – perantara tersebut dalam lingkaran setan ini yang susah untuk diberantas.