Pengamanan Presiden, Siapa Harus Menyesuaikan?

Idealisme dan tak mau mengubah gaya mungkin itu watak Joko Widodo. Meski pria yang akrab dipanggil Jokowi ini sudah terpilih menjadi Presiden namun idealisme dan tak mau mengubah gaya tetap melekat padanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden selama menjalankan aktivitasnya dikawal dan dijaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Pengamanan yang dilakukan melekat selama 24 jam selama dirinya menjabat sebagai Presiden. Pengamanan yang dilakukan Paspamres selama ini menunjukan sebuah pengamanan yang ketat. Mulai dari ring terluar hingga Ring 1, tidak bisa orang yang tidak memiliki identitas dan kepentingan berada di area kegiatan Presiden keluar masuk ring-ring seenaknya.

Akibat yang demikian membuat Presiden berjarak dengan masyarakat. Rakyat melihat Presiden hanya dari kejauhan. Tak bisa dan tak mudah rakyat berjabat tangan, memeluk, dan mencolek Presiden. Sterilisasi yang dilakukan oleh Paspamres ini dilakukan dengan alasan protap dan tak berani mengambil resiko sekecil apapun sebab yang dilindungi adalah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Bila pengamanan Presiden dilonggarkan, Paspampres akan merasa cemas atas keselamatan orang yang dijaga dan dikawalnya sebab banyak kejadian yang menimpa kepala pemerintahan dan kepala negara di negara lain mengalami musibah seperti dilempar benda keras, ditembak, atau bom bunuh diri, ketika pengamanan yang dilakukan lengah.

Sebagai orang yang mempunyai jiwa kerja blusukan, Jokowi pastinya tidak ingin kebiasaannya dibatasi, dilarang, atau dicegah oleh Paspampres dengan alasan keamanan dan keselamatan jiwanya. Sehingga agar kebiasaan itu tetap bisa berjalan, antara Paspampres dan Jokowi tawar menawar soal pengamanan. Pengamanan mobil kendaraan yang biasanya banyak dan panjang, ditawar oleh Jokowi se-simple-simple-nya. Entah karena yang meminta Jokowi sebagai Presiden, keinginan agar pengawalan se-simple-simple-nya itu sepertinya diiyakan oleh Paspampres.

Bila demikian maka masyarakat akan tetap melihat Jokowi blusukan dan membaur dengan masyarakat. Dan dengan demikian, Presiden bisa mengontrol langsung pembangunan yang dilakukan oleh bawahannya.

Namun bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan oleh Paspampres kelak? Selama ini entah karena protap atau memang adanya ancaman kepada Presiden membuat pengamanan yang dilakukan sedemikian ketatnya. Saking ketatnya, bila Presiden mempunyai acara di sebuah tempat terkadang kehadirannya mengganggu aktivitas perekonomian. Bayangkan saja, iring-iringan rombongan Presiden untuk melewati sebuah jalan, jalan itu harus disterilkan oleh aparat polisi dan tentara dari lalu lalang kendaraan umum. Sterilisasi itu tidak sebentar, akibatnya mobil umum berderet panjang untuk menunggu Presiden lewat.

Hal demikian tentu mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat dan bisa menyebabkan kerugian. Namun Paspampres tidak mau tahu dengan masalah itu, prinsip mereka yang penting Presiden aman dan nyaman dalam menjalankan tugas. Kebiasaan yang demikian mungkin sudah berlangsung sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak hanya itu, di zaman Soeharto, bila Presiden berkunjung ke kampus, sterilisasi tidak hanya di jalan dan gedung tempat acara namun bila ada individu-individu yang dirasa hendak mengganggu Presiden dalam acara itu, lebih dahulu individu itu ‘diamankan’ dengan tujuan agar acara bisa lancar tanpa adanya keributan.

Suasana yang demikian pun masih tercipta hingga saat ini di mana ketika berada di dalam ruangan, banyak aturan yang diterapkan oleh Paspampres seperti tidak boleh melakukan interupsi pembicaraan, handphone tidak boleh diaktifkan, tas diperiksa, dan dalam moment tertenu undangan tak boleh memakai celana jeans. Orang yang berada di Ring 1 diperiksa sangat ketat lewat metal detector. Pernah dalam sebuah acara organisasi alumni, ada seorang yang dikeluarkan oleh Paspampres dengan alasan melakukan interupsi meski ditujukan bukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Akankah kebiasaan selama ini bisa berubah total ketika Jokowi melakukan aktivitas di luar istana? Bisa tidak, bisa iya. Memang Jokowi bisa meminta pengamanan yang dilakukan dilonggarkan namun pengamanan yang dilakukan harus tetap mampu menjaga keamanan orang yang dijaga. Prinsip tidak mau mengambil resiko harus tetap dipegang oleh Paspampres sebab musibah itu datangnya tidak bisa diprediksi. Meski ada info-info intelijen, kecolongan masih bisa terjadi.

Jokowi memang suka blusukan namun blusukannya harus dijadwal. Ini penting sebab seperti biasanya bila ada sebuah daerah yang ingin dikunjungi oleh Presiden biasanya daerah itu disurvei dulu oleh protokol. Dan dari situ diskenario bagaimana acara dan pengamanan diterapkan. Presiden Obama pun ketika hendak mengunjungi suatu tempat, tempat itu lebih dulu survei dan disterilkan.

Ini perlu dilakukan agar pengamanan yang ada tetap terjaga meski nanti Jokowi melakukan blusukan seperti biasanya dekat dengan rakyat, turun ke gang, dan got-got saluran air namun keamanan tetap ada. Tidak bisa Jokowi melakukan blusukan seenaknya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Paspampres. Dalam aturan, Presiden harus dikawal oleh Paspampres. Jokowi harus ingat dirinya bukan kepala daerah yang bisa seenaknya pergi dan hanya dikawal oleh Satpol PP.

Untuk itu di sini pentingnya agar Jokowi dan Paspampres harus bisa saling bekerja sama, saling mengerti dan memahami. Jokowi sebab suka blusukan lalu tidak bisa seenaknya sendiri memperlakukan Paspampres. Demikian sebaliknya, Paspampres harus mengerti cara kinerja Presiden sehingga tak boleh melakukan aturan yang kaku kepada orang yang dikawalnya. Jadi masing-masing harus menyesuaikan diri.