Entah bagaimana nasib Gubernur Ahok ketika DPRD DKI Jakarta benar-benar melakukan hak angket-nya. Yang jelas apa yang terjadi pada Ahok dan para wakil rakyat tersebut menunjukkan adanya pihak-pihak yang terlalu ego dalam berpolitik.
Dengan dilaksanakan Pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat, harus kita akui bangsa ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin pilihan. Mereka yang terpilih itu disebut mempunyai jejak yang bagus, seperti suka blusukan, sering turun ke bawah, suka bekerja, dan bertindak tegas kepada aparatnya yang tidak benar. Dampak positif dari pemimpin yang demikian maka kota atau daerah yang dipimpin menjadi sebuah kota atau daerah yang bersih, hijau, melaksanakan pemerintahan yang transparan dan bersih. Bukti dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan, mereka biasanya mendapat ganjaran berupa terpilih sebagai walikota atau kepala daerah terbaik atau kota dan daerahnya dinobatkan sebagai wilayah yang bagus.
Namun dari sistem yang demikian terkadang membuat para kepala daerah merasa paling hebat, merasa paling bisa hingga bermuara pada kesombongan. Sikap yang demikian biasanya ditunjukkan dengan sikap suka marah-marah atau memandang sebelah mata institusi atau instansi yang sebenarnya kedudukan sederajad dan harus dijadikan mitra.
Pemimpin yang demikian, biasanya mereka lahir dari bukan kalangan politisi, pun kalau di partai mereka hanya sekadar numpang lewat atau kutu loncat, pindah-pindah partai. Sehingga mereka tidak paham bagaimana seni berpolitik. Pemimpin model demikian biasanya berprinsip kalau kerja bagus dan berpihak pada rakyat tentu dirinya akan didukung oleh rakyat sehingga bila ada instansi atau lembaga lain yang mengganggu akan dilawan oleh rakyat.
Anggapan yang demikian memang ada benarnya. Buktinya ketika Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang berkeinginan menutup lokalisasi prostitusi Gang Dolly mendapat perlawanan dari DPRD, rakyat langsung mendukung dirinya dan apa yang diinginkan oleh Risma untuk menutup Gang Dolly sukses.
Namun perlu diingat bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah, membahas dan memberikan persetujuan APBD, membentuk peraturan daerah, dan masih banyak tugas lainnya terkait pemerintahan dan kepala daerah. Bila kepala daerah terlalu sombong, merasa paling benar, kaku bahkan melecehkan wakil rakyat, tentu kewenangan ini akan digunakan oleh wakil rakyat untuk melawan kepala daerah tersebut.
Bila kewenangan ini mampu menegasi sikap kepala daerah yang berperilaku seperti paparan di atas maka akan membuat kepala daerah tak hanya terpojok namun bisa dimakzulkan. Biasanya kalau sudah dalam posisi yang demikian akan membuat kepala daerah mulai berpikir dan atau telah melakukan kompromi politik. Disebutkan sebelum hak angket digulirkan, Ahok temui semua ketum partai. Meski berita itu dibantah oleh Ahok sendiri.
Dalam sistem tata negara ada sebuah proses check and balances. Proses ini diadakan agar salah satu lembaga tidak terlalu dominan dan bisa diawasi agar berjalan sesuai on the track. Meski kepala daerah memiliki kewenangan yang lebih dibanding dengan lembaga yang lain namun ia harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan DPRD.
Menjalin hubungan yang baik dengan DPRD bukan berarti harus mau menuruti kemauannya atau melakukan kesepakatan gelap untuk memperkaya diri namun bagaimana keinginan dan kemauan DPRD yang masih pada jalurnya harus didengar dan diserap. Di sinilah pentingnya siasat dan kompromi politik yang dilakukan oleh kepala daerah. Semakin pandai dan lihai kepala daerah dalam menjalankan politiknya dengan DPRD membuat pemerintahannya bisa berjalan dengan baik.
Banyak kepala negara bisa sukses dalam menjalankan roda pemerintahannya bukan hanya karena ia seorang pekerja keras namun juga seorang politisi hebat yang bisa ‘menundukkan’ parlemen. Mereka bisa melakukan kompromi dengan parlemen sehingga selamat dari pemakzulan. Bill Clinton merupakan politisi hebat sehingga dirinya bisa lolos dari pemakzulan.
Untuk melakukan kompromi politik itu biasanya sang pemimpin mengakomodasi seluruh kekuatan partai politik yang ada di parlemen masuk dalam kekuasaan sehingga partai politik yang masuk ke dalam kekuasaan itu menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menjalankan kekuasaan secara aman selama 10 tahun karena ia mengakomodasi seluruh kekuasaan yang ada masuk dalam kabinetnya. Bahkan di era 2004-2009, Partai Golkar, sebuah partai besar yang menang dalam Pileg namun kalah dalam Pilpres, juga menjadi bagian dari kekuasaannya. Akibat yang demikian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya kuat di dalam namun juga kuat di luar.
Jokowi yang sebelumnya dengan tegas mengatakan, koalisi tanpa syarat dan tak ada bagi-bagi kursi, akhirnya juga menyerah bahkan takluk dengan kompromi politik yang saking beratnya kompromi itu menyandera dirinya. Hal demikian bisa terjadi karena sebelumnya Jokowi tidak paham politik dengan utuh.
Dimakzulkannya Gubernur Garut, Aceng Fikri, beberapa waktu lalu, bisa jadi bukan karena masalah pernikahannya namun ia tidak bisa melakukan kompromi politik. Ia tidak disokong partai politik karena ia merupakan calon independent. Di sini menunjukkan pentingnya ada partai pendukung di DPRD.
Untuk itulah di sini pentingnya mengingatkan kepala daerah yang merasa paling bisa, paling benar, dan merasa didukung rakyat sehingga melupakan lembaga lain yang sebenarnya kedudukannya setara bahkan wajib menjadi mitra vital. Pemimpin daerah itu perlu diingatkan sebab kalau tidak ia akan menjad otoriter dan menentukan kemauannya seenaknya sendiri.
