Adanya Joki Jalan Pintas yang berulah beringas memaksa meminta uang dengan jumlah yang sangat besar dan beberapa 'Pak Ogah' yang mengeroyok pasutri menimbulkan kecemasan masyarakat yang ingin berwisata ke kawasan Puncak, Bogor dan Cianjur, Jawa Barat.
Harapan melepas lelah dengan menghirup udara segar sambil berwisata kuliner bisa berubah suasananya menjadi terintimidasi dan mengalami kekerasan bila bertemu dengan orang-orang yang meminta sesuatu di luar kesepakatan atau pungutan liar. Bahaya seperti inilah yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan kepada mereka yang ingin berwisata ke Puncak agar hati-hati terhadap tawaran Joki Jalan Pintas.
Awal orang mau menerima tawaran pemandu jalan liar sebab saat menawarkan kepada mobil-mobil yang ingin lepas dari kemacetan, mereka bersikap ramah dan murah senyum.
Adanya Joki Jalan Pintas sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, mereka mangkal di jalan-jalan perkampungan penduduk yang mengarah dari dan ke Puncak. Mereka beroperasi pada saat Hari Sabtu, Minggu, dan libur-libur panjang lainnya. Pada saat itulah, jalan ke arah Puncak lewat akses Tol Jagorawi macet (total). Bagi yang ingin tidak mau berlama-lama terjebak macet, biasanya mencari jalan alternatif agar segera tiba di tempat tujuan.
Sayangnya yang ingin mencari jalan alternatif itu tidak hanya satu, dua, mobil namun puluhan. Akibatnya di jalur alternatif juga terjadi kepadatan sehingga menyebabkan kemacetaan baru, Kemacetan yang terjadi akhirnya tidak hanya pada satu titik namun menyebar hingga ke daerah-daerah perkampungan penduduk. Kondisi demikian di manfaatkan oleh Joki Jalan Pintas, 'Pak Ogah', dan kelompok masyarakat lainnya untuk menawarkan berbagai jasa.
Nah untuk mengantisipasi agar kasus-kasus di atas tidak terulang, perlunya kewaspadaan pengendara mobil terhadap orang-orang yang sekiranya bisa menimbulkan masalah bagi dirinya. Orang yang menerima tawaran Joki Jalan Pintas, kemungkinan besar adalah mereka yang belum menguasai atau paham jalan alternatif.
Di tengah kebingungan itu akhirnya pengendara mobil lebih memilih meminta tolong kepada Joki Jalan Pintas supaya cepat keluar dari jalan yang sempit ditambah nanjak atau turun yang curam. Tidak masalah hadirnya Joki Jalan Pintas bila kesepakatan awal yang diomongkan namun kesepakatan yang dibangun biasanya tidak jelas atau 'seikhlasnya'. Kesepakatan yang tidak jelas berapa nominalnya inilah pintu terjadi cekcok antara kedua belah pihak. Joki Jalan Pintas menganggap orang yang hendak jalan-jalan ke Puncak adalah orang kaya sehingga mereka memanfaatkan untuk memeras. Mereka melakukan pemerasan bisa jadi karena faktor pekerjaan yang tidak menentu. Dengan meminta lebih, uang yang diterima akan digunakan untuk bekal hidup seminggu dan minggu berikutnya akan melakukan hal yang sama.
Meski mereka beralasan misalnya tidak memiliki pekerjaan namun apa yang dilakukan itu tetap melanggar hukum dan wajib ditindak oleh aparat negara. Nah inilah yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah Bogor dan Cianjur serta daerah-daerah lain yang memiliki masalah yang sama untuk membina orang-orang yang mencari nafkah dari sektor wisata.
Bila di terminal, pelabuhan, stasiun, bandara, dan taman atau kebun wisata ada yang mengkoordinir dan membina para pedagang, jasa angkut, tukang parkir, dan pemandu wisata, mengapa hal demikian juga tidak diterapkan kepada para Joki Jalan Pintas dan Pak Ogah? Pentingnya wadah organisasi bagi mereka itu perlu agar keberadaan mereka bisa dibina, dipantau, dan dilegalkan.
Legalisasi inilah yang membuat hadirnya mereka lebih tertata dan bertanggungjawab sehingga akan memperkuat keberlanjutan sektor pariwisata di daerahnya. Sikap ramah bagi wisatawan yang datang akan menciptakan kesan yang positif sehingga akan meningkatkan kunjungan. Bila kondisi yang tercipta sebaliknya, orang akan malas datang ke tempat wisata dengan alasan macet dan banyak tindak kejahatan serta pemerasan.
Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama Provinsi Jawa Barat, Bogor, dan Cianjur, dalam mengatasi masalah Joki Jalan Pintas dan Pak Ogah, juga perlunya mempercepat pembangunan jalan alternatif 'resmi'. Jalan alternatif yang ada saat ini biasanya adalah jalan perkampungan dengan kondisi yang tidak layak, seperti sempit, tanjakan dan turunan tajam, untuk dilalui sehingga rawan kecelakaan dan menimbulkan kemacetan baru.
