Muncul selentingan mengapa PDIP sepertinya bersikap lunak, tidak mengambil sikap tegas, kepada Keluarga Joko Widodo atas aktivitas politik yang dilakukan selama ini terutama merestui anaknya yang bernama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dalam Pilpres 2024.
Sebagai partai yang mendukung Joko Widodo sejak dirinya menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga menjadi Presiden dua periode, menjadi hal yang wajar bila partai berlambang kepala banteng itu menegur kepadanya. Â Sebagai petugas partai, tentunya Joko Widodo, menurut PDIP, harus patuh pada organisasi sehingga segala tindak tanduknya harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Patuh kepada aturan partai memang telah dilakukan oleh Joko Widodo namun dalam perjalanan waktu, seiring dengan semakin dekatnya pilpres, sepertinya ia lebih memilih jalan sendiri, menjauhi kemauan PDIP. Bisa jadi kemauan politiknya sudah tidak sejalan dengan Megawati sehingga dirinya membentuk blok atau koalisi tersendiri yang posisinya berseberangan, bahkan menjadi rivalitas, dengan partai yang pernah menaungi dan melindungi dirinya. Langkah Joko Widodo berbuat sampai demikian jauhnya sehingga ada ungkapan semestinya Joko Widodo dan Gibran dipecat dari partai. Â
Marah, jengkel, dan kesal, pasti dirasakan oleh PDIP dan simpatisannya kepada Joko Widodo dan Gibran. Hal demikian sudah banyak disampaikan oleh para politisi dari partai itu. Namun keputusan resmi dari PDIP terhadap keluarga tersebut belum jelas, mungkin mendiamkan, bahkan masih berharap mereka kembali.
Belum mengambil sikap tegas kepada kedua orang itu sebab ada yang menyebut bahwa PDIP lebih fokus dalam pilpres untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Diam dan tidak mengumbar kemarahan, merupakan jalan yang tepat bagi PDIP. Bila kemarahan kepada Joko Widodo dan Gibran diumbar, didengungdengungkan, tindakan tersebut justru merugikan PDIP sendiri. Peristiwa bagaimana Presiden Megawati yang disebut mendzolimi Menkopolhukam Susilo Bambang Yudhyono (SBY) pada masa itu dijadikan pelajaran yang berharga bagi PDIP dan Megawati.
Apa yang dilakukan Megawati kepada menterinya itu rupanya malah menguntungkan SBY. Banyak simpati dan empati kepada SBY akibat didzolimi sehingga hal demikian menjadikan elektabilitas SBY melonjak cepat. Elektabilitas yang ada, mampu menggagalkan Megawati sebagai capres dalam Pilpres 2004 padahal posisi Megawati saat itu sebagai Presiden dan memiliki kantong suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang potensial.
Megawati kalah bukan karena pembangunan yang dilakukan selama menjadi Presiden tidak bagus namun lebih karena sikapnya politiknya yang kasar kepada SBY. Sikap yang demikian sikap yang tidak disukai oleh banyak orang sehingga banyak yang wegah memilih dirinya.
Tentu bila Megawati dan PDIP melakukan hal yang sama kepada Joko Widodo dan Gibran, peristiwa yang terjadi pada tahun 2004 akan terulang. Mengumbar kemarahan akan berimbas pada pasangan yang didukung, Ganjar - Mahfud MD, di mana rakyat akan meninggalkan pasangan ini dan memilih kepada korban dari 'amukan' PDIP dan Megawati, yakni pasangan yang didukung Joko Widodo di mana di situ ada Gibran sebagai cawapres.
Jadi marah dan kesalnya PDIP disimpan dahulu. Akan dikeluarkan pada saat yang tepat. Menunggu waktu yang normal. Dalam pemilu, biasa bila kontestan yang ada lebih cenderung merangkul semua pihak sebab dibutuhkan banyak dukungan untuk memenangkan pemilu. Akibat dari sikap politik yang demikian maka lawan bisa menjadi kawan, yang beda ideologi bisa bersatu. Mereka yang suka marah-ramah menjadi penyabar dan lain sebagainya.
Namun setelah pemilu, semua kembali ke habitat masing-masing dan watak aslinya. Di sinilah kemudian ada yang kembali suka marah-marah, tidak suka ajak-ajak lagi, bahkan tidak peduli apa yang terjadi.
